SIARAN PERS
No. 10/SP/HM/BKKP/V/2016

Sebagaimana kita pahami bahwa selain keberhasilan pembangunan, kita pun masih menghadapi tantangan besar yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Masalah tersebut adalah tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi mencapai 28,51 juta orang (11,13%; BPS 2015), pengangguran (6,18%; BPS 2015) serta kebodohan dan keterbelakangan yang belum dapat dituntaskan.

Permasalahan ini berdampak pada dunia pendidikan, misalnya rata-rata pendidikan tenaga kerja kita masih setingkat pendidikan dasar, sementara itu angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih relatif rendah (27,83%) bila dibandingkan dengan negara lain (Malaysia 39%, Thailand 51%; Data Worldbank). Hal ini tidak menguntungkan ketika kita hubungkan dengan era globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergulir tahun 2016 ini, karena kita tahu, tingkat rata-rata pendidikan sebuah bangsa mencerminkan kemajuan bangsa sekaligus sebagai cerminan daya saing bangsa tersebut.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengawali upaya pencerdasan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam berbagai peraturan perudang-undangan yang berlaku, ingin menunaikan kewajiban untuk meningkatkan pemberian akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara sampai ke jenjang pendidikan tinggi, yang berkeadilan tanpa diskriminasi, terutama bagi warga negara yang terkendala oleh ketidakmampuan keluarganya dari sisi ekonomi.

Undang-undang Dasar Negara 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. UU 21/2001 jo UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus (Afirmative Policy).

Untuk itu, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan) telah meluncurkan program bantuan pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) sebagai bentuk dari kebijakan khusus (afirmative policy). Program ini sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam percepatan dan pemerataan pendidikan tinggi di Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T.

Program ADik bertujuan untuk (1) memberikan kesempatan kepada putera- puteri terbaik ulusan SMA sederajat untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN seluruh Indonesia, (2) mendapatkan calon mahasiswa baru putera-puteri terbaik Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T melalui seleksi seleksi khusus secara nasional, dan (3) menyiapkan sumber daya manusia di Papua, Papua Barat, dan Daerah 3T yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Setiap mahasiswa akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp 1.400.000,00 per bulan/mahasiswa, dengan rincian untuk bantuan biaya pendidikan sebesar Rp.400.000,00/bulan/mahasiswa diberikan langsung ke perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup sebesar Rp.1.000.000,00/bulan/mahasiswa diberikan langsung ke mahasiswa.

Sasaran program ADik adalah para siswa SMA/SMK/MA/MAK sederjat dari Papua dan Daerah 3T yang telah lulus satuan pendidikan dan memiliki potensi akademik baik. Sampai tahun 2016, jumlah mahasiswa penerima bantuan pendidikan ADik adalah 4.151, dengan rincian tahun 2012 ada 361 mahasiswa, tahun 2013 ada 481 mahasiswa, tahun 2014 ada 563 mahasiswa, tahun 2015 ada 743 mahasiswa, dan tahun 2016 ada 1.500 mahasiswa.

Ibarat menanam pohon, program ADik telah menghasilkan buah yang menggembirakan bagi kita semua. Pada tanggal 24 April 2016, Saudara Piton Andi Akemi, SE telah berhasil diwisuda di Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya dengan IPK 3,35. Pada hari yang berbahagia ini, Rabu 4 Mei 2016, empat orang mahasiswa OAP – ADik Papua secara bersamaan diwisuda di Universitas Halu Oleo Kendari. Mereka adalah Saudara Yulius Gobay, ST asal Timika dan Saudara Menius Nabyal, ST asal Pegunungan Bintang, telah berhasil diwisuda di Fakultas Teknik Sipil UHO, serta Saudara Erikson F. Demetouw S.A.P asal Timika dan Saudara Stevanus Obagame, S.A.P asal Timika telah berhasil diwisuda di Program Administrasi Publik UHO. Mereka adalah lulusan pertama program ADik dengan prestasi akademik yang membanggakan dan waktu studi tepat 8 semester. Kelulusan mahasiswa penerima program ADik angkatan pertama ini menunjukkan bahwa kerja keras putera-puteri terbaik Papua telah membuahkan hasil.

Dengan berhasilnya kelima putra terbaik bangsa ini, diharapkan dapat mamacu semangat mahasiswa ADik Papua lainnya dan mahasiswa ADik dari Daerah 3T, yang tengah berjuang di berbagai kampus terbaik tanah air. Untuk itu diharapkan kelima putra terbaik ini dapat diterima oleh Kementerian/ Lembaga di tanah air, agar mereka memperoleh kesempatan mengabdikan ilmunya untuk turut serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Namun jika mereka masih bersemangat untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, maka dapat mengajukan beasiswa kepada Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). PTN di seluruh Indonesia diharapkan dapat memberikan perhatian khusus sebagai penghargaan atas prestasi yang telah dicapai selama ini.