PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER
DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang :

1. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri hanya dapat dilakukan dalam bentuk program reguler dan non reguler;
2. bahwa program non reguler di Perguruan Tinggi Negeri dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan fasilitas belajar di luar waktu penyelenggaraan program reguler;
3. bahwa penyelenggaraan program non reguler dapat memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat;
4. bahwa penyelenggaraan program reguler dan non reguler perlu diatur dengan cermat agar terjadi sinergi serta dapat terwujudnya kesinambungan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran;
5. bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri perlu mengarahkan dalam pengendalian penyelenggaraan program reguler dan non reguler;
6. bahwa untuk hal-hal tersebut dalam butir a sampai dengan e, perlu ditetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
7. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyeleng-garaan Program Reguler dan Non reguler di Perguruan Tinggi Negeri.

Mengingat :

1. UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a.. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 102 tahun 2001
4. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor 232/U/2000;
   b. Nomor 234/U/2000;
   c. Nomor 173/U/2001
   d. Nomor 176/O/2001
   e. Nomor 178/U/2001;
   f. Nomor 184/U/2001
   g. Nomor 045/U/2002

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 982/D/T/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 

KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal 1

(1) Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah;

(2) Progran non reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah;

(3) Peserta didik program reguler menempuh pendidikan secara penuh waktu sesuai dengan beban studi nominal sebesar 18 (delapan belas) sks per semester untuk program diploma dan program sarjana, dan sebesar 12 (dua belas) sks per semester untuk program pasca sarjana;

(4) Peserta didik program non reguler menempuh pendidikan secara paruh waktu dengan beban studi maksimal 9 (sembilan) sks per semester untuk program diploma dan program sarjana, dan maksimal 6 (enam) sks per semester untuk program pasca sarjana;

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan program non reguler hanya dapat dilakukan pada program studi yang mempunyai program reguler;

(2) Keputusan penyelenggaraan program non reguler ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi;

(3) Pada tiap program studi jumlah peserta didik program non reguler tidak boleh melebihi jumlah peserta didik program reguler;

Pasal 3

(1) Seleksi peserta didik program reguler dilakukan melalui salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut :

1. Seluruh calon peserta didik diseleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;
   atau
2. Sebagian calon peserta didik diseleksi melalui pola penelusuran minat dan bakat atau pola penjaringan bibit unggul daerah dalam rangka pemerataan, dan sebagian lainnya diseleksi melalui ujian masuk bersama, di mana penetapan proporsi antara ke dua bagian tersebut dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;
   atau
3. Seluruh calon peserta didik diseleksi melalui ujian masuk bersama;

(2) Tata cara seleksi peserta didik program non reguler ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;

(3) Seleksi peserta didik harus menganut prinsip berkeadilan, tidak eksklusif, mampu menjaring calon yang berasal dari golongan ekonomi lemah, dan tidak menggunakan standar ganda;

Pasal 4

Penyeleggaraan program non reguler tidak boleh mengurangi peluang pengembangan kapasitas dan kesempatan belajar maupun suatu penyeleng-garaan serta kesinambungan/peningkatan sarana dan proses pembelajaran program reguler;

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan program reguler dan non reguler harus sesuai dengan kaidah, norma dan kepatutan akademik tanpa ada pemampatan, penyederhanaan dan berbagai tindakan lain yang cenderung memper-mudah.

(2) Mutu lulusan program non reguler tidak boleh lebih rendah dari program reguler;

Pasal 6

(1) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program reguler dapat ditetapkan secara proporsional atau berjenjang dengan memperhatikan 4 (empat) aspek sebagai berikut :

1. Besarnya kebutuhan dana untuk operasional pendidikan berdasarkan standar mutu yang berlaku;
2. Besarnya subsidi pemerintah dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
3. Kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di propinsi tempat perguruan tinggi berada;
4. Mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) diantaranya Gubernur Propinsi;

(2) Biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program non reguler lebih tinggi daripada biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik program reguler karena program non reguler tidak memperoleh subsidi pemerintah.

(3) Penetapan besarnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi Negeri;

Pasal 7

Perencanaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan program reguler maupun non reguler serta pengalokasiannya dilakukan sepenuhnya oleh Rektor Universitas/Institut Negeri, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, atau Direktur Politeknik Negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan dalam bentuk Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 199/DIKTI/Kep/1996 tanggal 24 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
6. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130 818 954