KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34/DIKTI/Kep/2002

TENTANG

PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO : 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO: 184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :

1. bahwa berdasakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 08/DIKTI/Kep/2002 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
2. bahwa berdasarkan perkembangan dan kondisi nyata di lapangan maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut di atas perlu diubah dan ditambah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerinah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kopertis Wilayah I-XII tangal 23-24 Mei 2002;
2. Pertemuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi dan Asosiasi Perguruan Swasta Indonesia Pusat Tanggal 21 Juni 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : 

PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI.

Kedua : 

Mengubah Diktum ketiga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 08/DIKTI/Kep/2002 dari semula berbuyi: 

"Sebagai pelaksanaan dari pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap Perguruan Tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis dengan mengunakan format sebagaimana dalam lampiran ini disertai kalender akademik" 

diubah menjadi :

"Sebagai pelaksannaan dari pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis sesuai dengan Pedoman Evaluasi Kelayakan Penyelenggaraan Program Studi Atas Dasar Evaluasi Diri sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik tanpa lampiran."

Ketiga : 

Dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua maka kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaporkan proses belajar mengajarnya dengan menggunakan fomat 1a, 1b, 2a, dan 2b dinyatakan dicabut.

Keempat : 

Kopertis wajib mengolah data elektronik perguruan tinggi swata dan menyampaikan rekapitulasi hasil pengolahan tersebut kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak akhir semester.

Kelima : 

Berdasarkan hasil pengolahan data Perguruan Tinggi Swasa selama 4 (empat) semester, Kopertis merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengambil tindakan dalam rangka Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 dengan sanksi administratif terberat berupa penutupan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

Keenam : 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Juli 2002

Direktur Jenderal Pendidikan Nasional 
Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP.130889802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, DIKNAS;
4. Sekretaris Inspektur Jenderal, DIKNAS;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, DIKNAS;
6. Kepala Biro Keuangan, DIKNAS;
7. Kepala Biro Perencanaan, DIKNAS;
8. Ispektur Pembangunan Inspektorat Jenderal, DIKNAS;
9. Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Akademi dan Direktur Politeknik;
10. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara;
12. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Kantor Perwakilan;
13. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional 

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130818954