Peraturan, SK, Edaran, Pengumuman
yang lainnya, kami terus mencari dan segera memenuhi saran/usul dari pembaca

Undang-undang

• Undang-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah

• PP 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan
• PP 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
  PP 60 : word 97 (147 kb) penjelasan (349 kb)  PP 61 : word 97 (69 kb) penjelasan (34 kb) - PP 60 dan 61 zip file (45 kb) self extracting file (61 kb) berikut penjelasan pasal demi pasal
• PP Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi
• PP Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar
• PP Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah
• PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keppres & Inpres

• Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas 
• Keppres Nomor199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
• Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
• Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika

Kepmen

• Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang  KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
• Kepmendiknas  Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
• Kepmendiknas  Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di  Perguruan Tinggi
• Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI 
• Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang  PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH
• Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
• Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
• Kepmendiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
• Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
• Keputusan Menko Wasbang PAN  tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa 
• Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi
• Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
• Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana
• Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
• Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan
• SKB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya
• Kepmendikbud Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perg. tinggi dan pimpinan fakultas
• Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi
• Perubahan Keputusan Mendikbud tentang syarat dan prosedur WNA untuk menjadi mahasiswa PT di Indonesia
• Surat Menkeu tentang : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
  

SK Dirjen

•  
• SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002
• SK Dirjen Dikti tentang penyelenggaraan program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri
• SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
• SK Dirjen Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research Grant
• SK Dirjen Dikti tentang petunjuk tatacara pengangkatan Pembantu Rektor, Dekan, ....... dst
• SK Dirjen Dikti tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Program Studi yang  tidak Terakreditasi
• SK Dirjen Dikti mengenai Tindak Lanjut Kepmendikbud Nomor 188/U/1988 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana

Edaran & Surat Dirjen

• Surat Dirjen Dikti tentang penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
• Surat Dirjen Dikti tentang nota kesepahaman antara KPU dan Depdiknas; Nota kesepahaman antara KPU dan Depdiknas
• Surat Dirjen Dikti tentang Penyalahgunaan Kewenangan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta: SIU International University tidak sah (illegal) dan tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan tinggi.
• Surat Dirjen Dikti : Klarifikasi terhadap pemberitaan di GATRA edisi 20 Desember 2003 kepada Rektor Universitas Mercu Buana dan Rektor Institut Teknologi Pembangunan Surabaya
• Surat Dirjen Dikti tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggu akibat adanya pemberitaan media cetak yang mengarah kepada komersialisasi PTN dan BHMN
• Surat Dirjen Dikti tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 017/U/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun ajaran 2002/2003 dan ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru.
• Surat Dirjen Dikti tentang penawaran pendidikan tinggi melalui iklan
• Surat Dirjen Dikti tentang Keteladanan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehubungan dengan perselisihan dan pertikaian antara pihak pimpinan PTS dengan pihak Yayasan secara berkepanjangan sehingga menurunkan kredibilitas PTS tersebut
• Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru
• Surat Dirjen Dikti tentang  kerjasama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
• Surat Dirjen Dikti tentang Pas photo berjilbab/berkerudung
• Surat Dirjen Dikti tentang  Penghentian seluruh kegiatan dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
• Surat Dirjen Dikti tentang  Tata krama dan kepatutan dalam hal penerimaan mahasiswa baru
• Surat Dirjen Dikti tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calon mahasiswa pascasarjana yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia
• Surat Dirjen Dikti mekanisme penerimaan mahasiswa baru di PTN
• Surat Dirjen Dikti tentang kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITB
• Surat Dirjen Dikti tentang lembaga penjual gelar.
• Surat Dirjen Dikti kepada pimpinan PTN mengenai daya tampung PTN
• Surat Dirjen Dikti tentang pernyataan Rektor ITB di Kompas dan Media Indonesia
• Surat Dirjen Dikti tentang pemberitaan di media massa tentang pembukaan program studi di Universitas Jenderal Soedirman yang belum mempunyai ijin 
• Surat Dirjen Dikti tentang ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN
• Surat Dirjen Dikti Persyaratan menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk kenaikan jabatan dosen
• Surat Dirjen Dikti tentang rancangan dokumen "Landasan Implementasi Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara"
• Surat Dirjen Dikti tentang Kesepakatan para pimpinan PTN untuk tetap menggunakan pola UMPTN
• Surat Dirjen Dikti tentang Evaluasi Status program studi yang telah habis masa 
  berlakunya  
• Surat Dirjen Dikti tentang Akuntabilitas Perguruan Tinggi Negeri
• Surat Dirjen Dikti tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
• Surat Dirjen Dikti tentang Rekomendasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan masyarakat.
• Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran 
• Surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Sept 2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh   format word97;
• Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru  format word97
• Surat Dirjen Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru sebelum pelaksanaan Ebtanas SMU/SMK
• Surat Dirjen Dikti mengenai pencegahan plagiat
  Untuk dapat memenuhi norma kewajaran proses pembelajaran di perguruan tinggi, maka perlu ada pedoman beban kerja seseorang dosen yang melakukan tugasnya secara penuh waktu (sesuai lampiran surat ini).

• Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar  
• Loncat jabatan fungsional Dosen ke Guru Besar Madya
• Surat Sesjen Depdiknas tentang Program Analisis Jabatan Tahun 2002
• Pengumuman Mahasiswa Asing yang akan Belajar di Indonesia dan Pengurusan Visa
• Beasiswa di Perguruan Tinggi
• Pemanfaatan lahan tidur
• Bantuan beasiswa mahasiswa PTN dan PTS
• Formulir untuk Penilaian Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri  hal 1  hal 2
• Pedoman Pengajuan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah
• Pedoman umum pemberian beasiswa dan kredit bantuan bagi mahasiswa tidak mampu
• Dokumen sekuriti instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang harus dicetak Perum Peruri
• Somasi Bupati Kebumen pernyataan tidak puas terhadap penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh"