7  November  2001
Nomor	 :  3469 /D/T/2001				    
Lampiran : -
Perihal  : kesepakatan para pimpinan PTN untuk 
           tetap menggunakan pola UMPTN


Kepada Yth.
Rektor   Universitas / Institut Negeri


Kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan informasi yang kami 
peroleh melaui Sekretaris Eksekutif UMPTN maupun media massa, maka 
para Rektor bersepakat untuk tetap menggunakan pola UMPTN untuk 
seleksi mahasiswa baru tahun akademik 2002/2003 yang akan datang. 
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian para Rektor 
untuk beberapa hal berikut ini: 

   1. Kesepakatan tersebut sangat dihargai dan sepenuhnya 
      merupakan kewenangan para Rektor.
   2. Tujuan penggunaan pola UMPTN adalah dalam rangka menjamin 
      mutu calon mahasiswa yang dapat diterima oleh perguruan 
      tinggi, termasuk dimungkinkannya proses seleksi lintas 
      wilayah/ daerah.
   3. Dengan menggunakan pola UMPTN maka perguruan tinggi dapat 
      melakukan evaluasi atau pengukuran terhadap kualitas 
      kelembagaan, dan umumnya reputasi perguruan tinggi diukur 
      oleh hasil skor UMPTN.
   4. Penggunaan pola UMPTN diharapkan dapat meningkatkan 
      obyektivitas (termasuk mengurangi tekanan dari luar) dan 
      sekaligus meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi 
      terhadap masyarakat secara umum.
   5. Dengan memperhatikan ke empat butir tersebut di atas, maka 
      perguruan tinggi negeri seharusnya hanya melakukan satu 
      kali proses seleksi mahasiswa baru untuk setiap program 
      dan jenjang yaitu  melalui UMPTN, sesuai dengan kesepakatan 
      bersama. Dengan demikian untuk satu perguruan tinggi negeri 
      tidak akan ada lagi proses seleksi dan penerimaan mahasiswa 
      baru selain UMPTN (kecuali pola PMDK, PBUD dan yang sejenis 
      sebagai pengimbang untuk pemerataan/keadilan). Sebagai 
      implikasi dari kesepakatan tersebut, maka pola seleksi 
      mahasiswa yang dilakukan secara terpisah, misalnya untuk 
      program ekstensi, program Internasional, program non reguler, 
      program diploma dan sebagainya seyogyanya ditiadakan, karena 
      hal ini dapat menimbulkan persoalan ketidakadilan dan 
      diskriminatif.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih atas kerjasamanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

   ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth. ;
1. Menteri Pendidikan Nasional ( sebagai laporan ) 
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Sekretaris dan Direktur di Ditjen Dikti