PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, |
Menimbang :
a. bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dalam hubungan
antar bangsa yang semakin meningkat;
b. bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghasil
kan sumber daya manusia yang berkualitas;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menyesuai
kan peraturan mengenai perguruan tinggi dengan mengubah
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Tinggi;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3414);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
tentang Pendidikan Tinggi diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan ketentuan
baru yang dijadikan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 7
(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa
Indonesia sebagai bahasa pengantar.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, sejauh
diperlukan, dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan
keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan
dan/atau keterampilan tertentu.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di
tetapkan dengan Keputusan Menteri."
2. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 38
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 38
(1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan o1eh
Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain
setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang
bersangkutan.
(2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh
masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara
universitas/institut bersangkutan setelah mendapat
pertimbangan senat universitas/institut dan dilaporkan
kepada Menteri.
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan rektor
universitas/institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak
memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut
yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi
pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.
(4) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh
Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri
lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Rektor
setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang
bersangkutan.
(5) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh
masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara
universitas/institut atas usul Rektor dan setelah meminta
pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan. "
3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 46
(1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 4 (empat) tahun.
(2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan
ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-
turut."
4. Mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (6) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 49
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang
melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam
sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/
atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau Studio.
(3) Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;
2. unsur pelaksana akademik : para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang
membawahinya.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio satuan
pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio
diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas/institut
atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas."
5. Ketentuan Pasal 51 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
51 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 51
(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program
studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan
pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan universitas/
institut atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang
membawahinya.
(4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali."
6. Ketentuan Pasal 52 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
52 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 52
(1) Pada universitas/institut dapat diselenggarakan Program Pasca
Sarjana.
(2) Syarat penyelenggaraan program Pasca Sarjana diatur oleh
Menteri.
(3) Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program
studi Pasca Sarjana.
(4) Program studi Pasca Sarjana tidak selalu merupakan kelanjutan
searah program Sarjana.
(5) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang
setingkat dengan Dekan.
(6) Direktur program Pasca Sarjana di universitas/institut yang di
selenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri atau Menteri lain atas usul Rektor setelah meminta
pertimbangan senat universitas/institut.
(7) Direktur program Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang di
selenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh
badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan
atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat
universitas/institut.
(8) Direktur program Pasca Sarjana diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(9) Direktur program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada
Rektor."
7. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 62
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 62
(1) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi Yang diselenggarakan
oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri,
Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah
mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan.
(2) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan
oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan
penyelenggara sekolah tinggi yang bersangkutan setelah
mendapatpertimbangan senat sekolah tinggi dan dilaporkan
kepada Menteri
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan Ketua sekolah
tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila Ketua
sekolah tinggi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan
dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan
sekolah tinggi yang bersangkutan."
8. Ketentuan Pasal 65 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
65 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 65
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan
pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian atau
satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau Studio.
(3) Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
2. unsur pelaksana : para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah
tinggi.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio,
satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio
diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi yang
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah
tinggi."
9. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
67 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 67
(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program
studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan
pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan sekolah tinggi atas
usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali."
10. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 75
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 75
(1) Direktur dari politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah
di angkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau
pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan
senat politeknik yang bersangkutan.
(2) Direktur politeknik yang diselenggarakan masyarakat diangkat
dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat politeknik
dan dilaporkan kepada Menteri.
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur
politeknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila
direktur politeknik yang diangkat tidak memenuhi
persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku.
(3) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri
lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul
Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang
bersangkutan.
(4) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh
masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara
politeknik yang bersangkutan atas usul Direktur setelah
mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
(5) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang di
selenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi
pimpinan politeknik yang bersangkutan.
11. Ketentuan Pasal 78 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 78
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan
pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan,
2. unsur pelaksana : para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio,
satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio
diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan politeknik. "
12. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 80
(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program
studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan
pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan politeknik atas
usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali."
13. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 88
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 88
(1) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan
lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat
akademi yang bersangkutan.
(2) Direktur akademi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan
diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang ber-
sangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dan
dilaporkan kepada Menteri.
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur akademi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila direktur
akademi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/
atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang di
selenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi
pimpinan akademi yang bersangkutan
(4) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau
pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah
mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
(5) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat
diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi
yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat
pertimbangan senat akademi.'
14. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) diubah dengan menghapuskan kata-
kata "akademik dan/atau" dan mengubah ayat (6)
sehingga keseluruhan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 91
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan
pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan,
2. unsur pelaksana : para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Akademi.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau Studio,
satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium
studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan akademi
setelah mendapat pertimbangan senat akademi."
15. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 93
(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program
studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan
pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan akademi atas usul
pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali. "
16. Ketentuan Pasal 120 dihapus dan diganti dengan ketentuan baru,
sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 120
Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat
mendirikan perguruan tinggi baru di Indonesia melalui patungan
dengan mitra kerja Indonesia".
17. Ketentuan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 122 berbunyi sebagai
berikut :
" Pasal 122
(1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat
menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-
lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
a. kontrak manajemen;
b. program kembaran;
c. program pemindahan kredit;
d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan
akademik;
e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan
akademik;
f. penerbitan bersama karya ilmiah;
g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
dan
h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran,
dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat di
laksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar
negeri telah terakreditasi di negaranya.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi
dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri. "
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SAADILLAH MURSJID
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 92
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN |
Umum Era globalisasi membawa pengaruh dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar bangsa menyebabkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Pengaruh yang sangat kuat pada umumnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan selain untuk pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan dari negara-negara lain dalam pasar bebas. Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi perlu diberi dukungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pihak asing dilarang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Ketentuan Pasal 120 tersebut perlu disesuaikan agar pihak asing juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyenggaraan pendidikan tinggi, seperti halnya jenjang pendidikan pada umumnya, sangat memerlukan dana, apalagi bagi peningkatan kualitasnya. 01eh karenanya, kepada badan penyelenggara perlu di berikan kesempatan untuk memupuk kemampuan di bidang dana tersebut melalui kegiatan antara lain penyertaan modal dalam badan-badan usaha atau melalui pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Tujuannya agar badan penyelenggara pendidikan dapat memiliki kekayaan atau sumber dana yang cukup guna memajukan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuntungan yang diterima dari hasil kegiatan serupa itu atau dari penerimaan deviden, dan sejauh tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk diberi keringanan perpajakan. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Kesertaan pihak asing dimaksudkan terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, oleh sebab itu : a. Perguruan tinggi/lembaga asing harus memenuhi standar mutu yang tinggi yang dilakukan melalui akreditasi yang diakui serta hasil evaluasi yang dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; b. Perguruan tinggi baru yang didirikan harus memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia. Angka 17 Persyaratan perguruan tinggi asing yang menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia harus mempunyai program studi yang sama serta memenuhi syarat akreditasi yang berlaku di negara asal serta evaluasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3765