KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 316 /U/1998

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :
a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 telah ditetapkan antara lain bahwa rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik atau direktur akademi merupakan tugas tambahan dan bukan jabatan struktural;
b. bahwa untuk dapat memperoleh pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas yang dapat melaksanakan tugas secara profesional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

 
Mengingat   :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
c. Nomor 122/M Tahun 1998;
Nomor 199Tahun 1998;

 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

 

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Dosen adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah rektor/pembantu rektor pada universitas/institut, ketua/ pembantu ketua pada sekolah tinggi, dan direktur/pembantu direktur pada politeknik/akademi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan, pembantu dekan, dan ketua jurusan pada perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
4. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Pasal 2
(1) Dosen di lingkungan Departemen dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas.
(2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan dan tanggungjawab pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini.

 

Pasal 3
(1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan apabila ada lowongan yang disebabkan :
a. adanya mutasi;
b. adanya penambahan unit baru.
(2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan:
a. berhenti atas permohonan sendiri;
b. pensiun;
c masa tugas berakhir;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
f. meninggal dunia.

 

Pasal 4
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum meliputi :
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya:
1) 61 (enam puluh satu) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan jabatan lektor ke atas;
2) 52 (lima puluh dua) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan di bawah jabatan lektor dan dosen yang bersangkutan belum menduduki jabatan lektor;
3) 61 (enam puluh satu ) tahun bagi tugas tambahan yang memerlukan persyaratan di bawah jabatan lektor tetapi dosen yang bersangkutan telah menduduki jabatan lektor ke atas;
c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana;
d. bersedia dicalonkan menjadi rektor/pembantu rektor/ketua/pembantu ketua sekolah tinggi/dekan/pembantu dekan/direktur/ pembantu direktur politeknik/akademi yang dinyatakan secara tertulis.
(3) Persyaratan khusus , serendah-rendahnya menduduki jabatan:
a. Lektor Kepala untuk rektor;
b. Lektor Kepala Madya untuk pembantu rektor dan dekan;
c. Lektor untuk pembantu dekan dan ketua;
d. Lektor Madya untuk direktur dan pembantu ketua;
e. Lektor Muda untuk pembantu direktur.
(4) Untuk perguruan tinggi dengan jumlah dosen yang memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kurang dari 2 (dua) kali jumlah calon yang dipersyaratkan, dapat diusulkan :
a. dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi lain ; atau
b. dosen dari perguruan tinggi yang bersangkutan dengan jabatan satu tingkat lebih rendah dari yang dipersyaratkan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(5) Senat perguruan tinggi dapat menetapkan persyaratan tambahan lebih tinggi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang jumlah calon tidak kurang dari dua kali jumlah calon yang dipersyaratkan

 

Pasal 5
(1) Pemberian pertimbangan calon rektor/ketua/direktur perguruan tinggi dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas rektor/ketua/direktur berakhir.
(2) Pemberian pertimbangan calon dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa tugas dekan berakhir yang kemudian disyahkan senat perguruan tinggi.
(3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara bertahap melalui prosedur yang diatur oleh statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
(4) Keabsahan rapat senat perguruan tinggi dan rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
(5) Tata cara penjaringan nama calon rektor/ketua/direktur/dekan ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.
(6) Penjaringan nama calon pembantu rektor/pembantu ketua/pembantu direktur/pembantu dekan, dilakukan oleh rektor/ketua/direktur/dekan yang bersangkutan.
(7) Hasil tahap akhir pertimbangan senat berupa 3 (tiga) nama calon rektor/ketua/direktur dan 2 (dua) nama calon dekan/pembantu rektor/pembantu ketua/pembantu direktur/pembantu dekan dengan peringkat sesuai perolehan suara masing-masing, setiap peserta rapat memberikan satu suara.
(8) Hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan oleh rektor/ketua/direktur kepada Menteri dengan dilampiri berita acara rapat senat fakultas dan rapat senat perguruan tinggi untuk calon dekan/pembantu dekan, dan berita acara rapat senat perguruan tinggi yang secara khusus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat.

 

Pasal 6
(1) Hasil pertimbangan senat untuk rektor/ketua/direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan oleh Menteri untuk :

a.

mengusulkan calon rektor kepada Presiden,
b. mengangkat ketua dan direktur,
setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur
Jenderal Departemen.
(2) Hasil pertimbangan senat untuk pembantu rektor/pembantu ketua/dekan/ pembantu dekan/pembantu direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan oleh Menteri untuk mengangkat pembantu rektor/pembantu ketua/dekan/pembantu dekan/pembantu direktur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen.

 

Pasal 7
(1) Pemberian pertimbangan calon ketua jurusan dilakukan melalui rapat dosen tetap jurusan yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut, dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi dan/atau keputusan senat perguruan tinggi.
(2) Hasil rapat dosen tetap jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada rektor/ ketua/direktur yang bersangkutan untuk ditetapkan keputusan pengangkatannya.

 

Pasal 8
(1) Pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan fakultas dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. permohonan sendiri;
b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
c. masa penugasannya berakhir;
d. diangkat dalam jabatan lain;
e. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
g. diberhentikan sementara dari jabatan dosen.
(2) Tata cara pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 9

(1) Masa tugas pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun.
(2) Pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

 

Pasal 10
Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Menteri.

 

Pasal 11
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0282/O/1980, Nomor 0213/ O/1982, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 12
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Dosen:ml.8/1

 

 

 

 

 

 

.