KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 304/DIKTI/Kep/1998
TENTANG
TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 188/U/1998 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI UNTUK PROGRAM SARJANA
Menimbang :
bahwa dipandang perlu memperjelas dan menindaklanjuti Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188/U/1998 tanggal
7 Agustus 1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan
Tinggi untuk Program Sarjana.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 61 Tahun 1998;
c. Nomor 122/M Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 022c/0/1980;
b. Nomor 088/0/1983;
c. Nomor 0135/0/1990;
d. Nomor 0686/U/1991;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0224/U/1995.
h. Nomor 187/U/1998.
Memperhatikan :
Surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 157/BAN-PT/VIII/1998 tanggal 12 Agustus 1998 Tentang
Hasil Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama :
Akreditasi program studi untuk program sarjana dilakukan secara
aktip atas permintaan yang diajukan perguruan tinggi yang telah
mempunyai izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menurut
kesesuaian waktu pengajuan dan jadwal kerja BAN-PT.
Kedua :
BAN-PT berwenang secara mandiri :
a. Menetapkan kriteria Penilaian yang dijadikan dasar dalam
penentuan peringkat akreditasi.
b. Mengumumkan hasil akreditasi kepada perguruan tinggi dan
masyarakat.
c. Menerbitkan sertifikat akreditasi bagi program studi yang
terakreditasi yang menyebutkan antara lain peringkat, masa
berlakunya, dan identitas yang perlu.
Ketiga :
Program studi yang tidak terakreditasi melaksanakan proses belajar
mengajar dibawah pembinaan perguruan tinggi lain yang mempunyai
program studi sama yang berperingkat A.
Keempat :
Program studi terakreditasi peringkat A, B, dan C berwenang
menyelenggarakan proses belajar mengajar secara mandiri; yang
meliputi:
a. Menerima mahasiswa dan menetapkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM),
dengan demikian kewajiban mahasiswa PTS terakreditasi yang
semula untuk memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM)
Kopertis ditiadakan.
b. Mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa (ujian), sendiri oleh
dan di perguruan tinggi masing-masing, dengan demikian kewajiban
mahasiswa PTS yang terakreditasi yang semula harus menempuh
ujian negara yang dikoordinasikan oleh Kopertis ditiadakan.
c. Menerbitkan ijazah bagi para lulusan program studi oleh
perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS
yang terakreditasi yang semula memerlukan penanda-syahkan
ijazah oleh Kopertis ditiadakan.
Kelima :
Perguruan tinggi dengan program studi peringkat akreditasi A
berwenang membina program studi yang sama yang tidak terakreditasi
dari perguruan tinggi lain.
Keenam :
Perguruan tinggi berkewajiban melaporkan secara berkala kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hal-hal berikut:
a. NPM, nama mahasiswa baru tahun pertama kali diterima dan program
studi yang diikuti, pada setiap pertengahan semester pertama
tahun akademik, dilampiri salinan ijazah SMU atau sederajat.
b. NPM, nama mahasiswa pindahan program studi yang diikuti pada
setiap pertengahan semester tahun akademik, dilampiri transkrip
akademik serta salinan ijazah SMU atau sederajat.
c. Nama para lulusan, disertai NPM, nama program studi, serta nomor
kode ijazah, untuk setiap angkatan dan pada setiap tahun
akademik, dilampiri transkrip akademik.
Ketujuh :
Pembinaan bagi program studi yang tidak terakreditasi dilakukan dalam
upaya meningkatkan kinerja akademik dan administrasi program studi
agar dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dapat meningkatkan
peringkat menjadi terakreditasi. Tata cara pembinaan dilakukan sbb.:
a. Program studi yang tidak terakreditasi mengusulkan kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nama perguruan tinggi
Pembina Program Studi, dilampiri kesepakatan perguruan tinggi
yang dibina dan perguruan tinggi yang membina, yang memuat
antara lain program pembinaan, sasaran dan jadwal pencapaian.
b. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi mengevaluasi dan menetapkan perguruan tinggi Pembina
melakukan pembinaan untuk waktu paling lama lima tahun.
c. Dalam pelaksanaan pembinaan, perguruan tinggi Pembina
berkewajiban membina, membantu dan mengawasi proses belajar-
mengajar serta mengevaluasi kemajuan program studi yang
dibinanya.
d. Pada setiap akhir tahun akademik hasil pembinaan dilaporkan
secara bersama antara perguruan tinggi pembina dan yang dibina,
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
e. Perguruan tinggi Pembina ikut bertanggungjawab atas mutu para
lulusan program studi yang dibina, dengan menanda-syahkan ijazah
yang diterbitkan.
f. Pembinaan dapat dihentikan sebelum masa lima tahun, atas usul
salah satu pihak, antara perguruan tinggi Pembina dan yang
dibina, dan/atau atas dasar hasil evaluasi Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
g. Apabila dalam kurun waktu lima tahun sejak dibina, nilai
akreditasi ulang mencapai skor diatas 375 tetapi kurang dari
400, diberi masa percobaan kedua selama 5 (lima) tahun. Akan
tetapi apabila nilai akreditasi yang dicapainya ternyata kurang
dari 375, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menutup
program studi yang bersangkutan.
Kedelapan :
Dalam hal suatu program studi belum ada yang berperingkat A,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan langkah pembinaan
bagi program studi yang tidak terakreditasi.
Kesembilan :
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala keputusan yang
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
Kesepuluh :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18 Agustus 1998
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
ttd
BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi.
6. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur
Politeknik dan Akademi.
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
8. Komisi IX DPR-RI.
9. Ketua dan para Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
10.Ketua BMPTSI Pusat dan Wilayah I s/d XII.