Para akuntan seluruh Indonesia berkumpul di Bandung untuk mengikuti Regional Public Sector Conference (RPSC) ke-4, Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) ke-8, sekaligus sebagai Peringatan HUT Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ke-59 di Hotel Trans Luxury, Bandung, Kamis (08/12/16).

Acara ini resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dan diikuti oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Sapto Amal Damandari, serta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo mengatakan sudah banyak yang dilakukan IAI untuk bangsa, terutama untuk membantu mengelola keuangan Negara.

“Posisi akuntan publik sangat penting termasuk dalam mengelola keuangan Negara. Seorang akuntan harus profesional, kredibel, dan transparan,” imbuh Mardiasmo pada sambutannya.

Dirinya juga menambahkan sebagai organisasi profesi, IAI bertanggung jawab memastikan para akuntan mengasah profesionalitasnya. Berbagai program peningkatan kapasitas terus dilakukan.

Sependapat dengan itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mewanti-wanti kepada akuntan di Indonesia agar selalu menjaga nama baik profesi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

“profesi akuntan sangat penting sehingga harus profesional dan kredibel. Jika tidak kepercayaan publik bisa luntur. Modal utama akuntan itu pengetahuan, skill dan kepercayaan,” ujar JK.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi bukti Kemenristekdikti mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pengawasan khususnya dalam mengelola keuangan Negara.

Menristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan pentingnya kerjasama pada penguatan sistem keuangan di pemerintahan demi tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi.

“Hal ini sebenaranya sudah lama digagas untuk segara dilakukan kerjasama antara Kemristekdikti dengan BPKP. Harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada di Kemenristekdikti,” ujar Menteri Nasir di gedung BPKP pada MoU antara BPKP dengan Kemenristekdikti, Juli (15/7/16) lalu.

Ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ada empat, yaitu transparansi, awareness, akuntabilitas, dan responsibility. Kemenristekdikti telah memunculkan Sistem Monitoring dan Evaluasi laporan yang secara real time dapat dilihat langsung. Untuk meyakinkan laporan tersebut, peran akuntan sangat berpengaruh demi mencapai laporan keuangan yang baik. (ard)