SEMARANG – Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, namun produktivitas perikanan Indonesia hanya nomer tiga di Asia Tenggara. Sementara pada 2014, terdapat sekitar 20 hingga 35 persen produk ikan tuna yang masuk ke Amerika Serikat justru berasal dari Indonesia yang diekspor secara illegal. Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP) Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat untuk konsisten menjalankan reformasi tata kelola perikanan di Indonesia.

Pokok pikiran tersebut dipaparkan Susi saat menyampaikan orasi ilmiah mengenai “Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia” dalam rapat senat terbuka penganugerahan Doktor Honoris Causa bagi dirinya di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Sabtu (3/12).

Dalam orasinya, Susi memaparkan beberapa pokok pikiran penting terkait pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Selain mengungkap tiga pilar pembangunan perikanan Indonesia (kedaulatan, keberlanjutan dan kebijaksanaan), Susi juga membeberkan upayanya dalam pemberantasan illegal fishing yang pernah membuat heboh karena disertai penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan.

Susi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, Presiden juga berkomitmen ingin menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan Bangsa Indonesia. Kedua komitmen Presiden itu dinilai Susi sangat logis dan relevan karena Indonesia punya garis pantai terpanjang di dunia dan dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut.

“Potensi laut Indonesia sangat luar biasa. Seharusnya, Indonesia menjadi pemimpin dunia kemaritiman,” paparnya.

Usai menyampaikan orasi, Susi Pudjiastuti menerima penganugerahan Doktor Honoris Causa yang diserahkan langsung Rektor Undip Yos Johan Utama. Menurut Rektor Undip, gelar tersebut layak diterima oleh Susi karena kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengawal pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Acara penganugerahan Doktor Honoris Causa tersebut juga disaksikan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan para tamu undangan. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir juga ikut hadir untuk menyampaikan pidato ucapan selamat kepada Susi Pudjiastuti. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, Susi Pudjiastuti layak menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Undip berdasar kompetensi dan profesionalitasnya.

“Selama ini orang banyak berpandangan bahwa yang bisa mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa hanya orang-orang yang pernah menempuh studi pendidikan tinggi atau bergelar sarjana. Padahal tidak demikian. Saya melihat di dunia terdapat banyak ahli berkompetensi tinggi di berbagai bidang, tapi tanpa dilengkapi akademik. Orang-orang yang memiliki kompetensi sebagai ahli juga bisa mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa,” jelas Nasir.

Proses penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Indonesia sendiri, jelas Nasir, sudah ditempuh melalui proses standar dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam KKNI terbagi dalam level satu hingga level Sembilan.

“Untuk level enam setara sarjana, level delapan setara S2, dan level sembilan setara doktor. Sedang Bu Susi baru saja mendapatkan sertifikat BNSP level Sembilan yang setara Doktor. Apa yang dilakukan Bu Susi selama ini sudah setara dengan gelar Doktor dalam akademik,” jelas Nasir. (SUT)