Beranda » Kabar Dikti » Mendikbud: Sanksi Tegas Bagi Pihak Yang Terlibat

Mendikbud: Sanksi Tegas Bagi Pihak Yang Terlibat

Mendikbud sangat menyesalkan terjadinya kasus tawuran yang berujung meninggalnya dua orang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM). Menurut Mendikbud, perkelahian yang menewaskan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi sungguh tidak mencerminkan dunia kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, intelektual, dan kemuliaan.

Mendengar kejadian tawuran ini,  Mendikbud bersama Dirjen Dikti, Djoko Santoso, segera terbang ke Makassar. Selain untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, Menteri Nuh juga menyampaikan sanksi, baik terhadap para pelaku maupun mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi tersebut.

Dalam  gelar perkara dan konferensi pers di aula Polrestabes Makassar serta  Pertemuan dengan perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dan perwakilan BEM se kota Makassar Baruga Sangiangseri, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (12/10), Mendikbud menyatakan akan berlakukan penegakan disiplin dalam kampus sendiri, pejabat, dosen, mahasiswa dan pihak terlibat lainnya.

” Tim khusus yang dibentuk akan menyelidiki kasus ini. Jadi akan diberikan sanksi tegas mulai dari tingkat pimpinan, rektor hingga mahasiswa. Pemberian sanksi ini, setelah tim memberikan laporannya dalam pengusutan lapangan,” tegas Mendikbud.

Tim khusus ini bertugas untuk mengusut tawuran yang terjadi di lingkungan (UNM) dan mengembalikan pendayagunaan dari seluruh komponen intelektual di Sulawesi Selatan. Tim khusus ini nantinya akan memberikan rekomendasi sangsi yang tepat dijatuhkan bagi para piak yang terlibat.

Apabila terjadi tawuran baik didalam kampus ataupun antar kampus, ada beberapa sanksi yang akan diterapkan baik bagi institusi, pejabat maupun mahasiswa yang terlibat.

Bagi institusi perguruan tinggi, sanksi dapat berupa penutupan program studi (prodi), baik sementara maupun selamanya, tergantung derajat kesalahannya. Selain itu perguruan tinggi yang terlibat dapat mendapatkan penurunan akreditasi bagi prodi yang terlibat. Pejabat yang dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari Rektor sampai Kepala Program Studi pun akan mendapatkan sanksi, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pemerintah juga akan menghentikan bantuan apabila ada bangunan yang dirusak. Untuk solusi jangka panjang, mantan Rektor ITS ini mengajak setiap perguruan tinggi untuk memperbanyak kegiatan produktif.

Dalam kasus ini, Mendikbud mendukung tindakan yang dilakukan aparat kepolisian, TNI dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam menangani kasus ini hingga penanganan hukum. Ia berjanji, tidak akan memberikan toleransi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum.

Mendikbud mengajak semua elemen, mulai dari kalangan civitas akademika, pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat untuk menghentikan tawuran dan kekerasan yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan. ” Ayo, ini tidak bisa selesaikan sendiri-sendiri”, ajak Mendikbud.

Untuk mengatisipasi kejadian serupa terjadi, Mendikbud akan mengundang seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Di mana seluruh perguruan tinggi akan diberi garis kebijakan. “Jelas, rektor akan bertanggung jawab jika kejadian ini terulang kembali,” paparnya.