SIARAN PERS
No. 05/SP/HM/BKKP/II/2016

Jakarta (19/2/16) – Kemenristekdikti melakukan terobosan baru bagi pengembangan riset di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan riset, demikian keterangan Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan saat Konferensi Pers di Gedung D lantai 2, Senayan, Jakarta.

Terobosan baru tersebut adalah melalui adanya akun barang dengan perlakuan khusus untuk riset, Mekanisme Block Grant, dan adanya SBK (dengan klasifikasi Manuscript, model, Publikasi Nasional, Publikasi Nasional Terakreditasi, Publikasi Internasional, Publikasi Internasional bereputasi, Riset berbasis inovasi berdasar tingkat kesiapan teknologi, dsb.)

Disampaikan oleh Dimyati bahwa ternyata lebih dari separuhnya 58% sumber teknologi utama itu yang digunakan di indonesia itu berasal dari luar negeri. Artinya dominasi inovasi ada di Republik Indonesia masih berasal dari luar negeri.  “Padahal kita punya peneliti begitu banyaknya punya perguruan tinggi, lebih banyak dari perguruan tinggi Negara ASEAN tapi faktanya inovasi yang berasal dari riset yang digunakan di indonesia banyak berasal dari luar negeri. Uang yang dikumpulkan dinegeri ini, keluar untuk bayar royalty ke luar negeri.”

Hambatan kegiatan penelitian selama ini, menurut Muhammad Dimyati ada dalam struktur penganggaran akun belanja barang (52), yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan kepada peneliti. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kemenristekdikti melakukan berbagai diskusi dengan instansi terkait. Salah satu usulan adalah Penyederhanaan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian.

Oleh karena itu, Kemenristekdikti menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), sebagai panduan peta kerja teknis bagi seluruh pemangku kepentingan nasional dalam tahap perencanaan sampai evaluasi, khususnya terkait dengan anggaran.  Sehingga para peneliti dapat berkinerja sesuai standar global, yaitu melakukan riset dengan baik, mempublikasi hasilnya, mempatenkan, dan bertransaksi lisensi secara terhormat.

Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan juga menyatakan bahwa salah satu perhatian khusus yang perlu didukung untuk memperkuat kuantitas dan kualitas penelitian adalah infrastruktur. Indonesia harus mengedepankan infrastruktur, mengingat seorang peneliti harus berada dekat obyek penelitian dan dengan komunitas untuk mendiskusikan letak permasalahannya di mana tanpa halangan pekerjaan lain. Terutama terkait penyusunan pertanggung jawaban keuangan yang relatif kaku.

Saat ini negara-negara tetangga berlomba mengejar kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaan penelitian dan pengembangan Tiongkok mencapai 2 persen terhadap (PDB), jauh melebihi Indonesia yang masih pada kisaran 0,09 persen terhadap PDB.

Di tahun 2013, PDB Indonesia jauh lebih kecil sekitar 868,3 Miliar dollar AS sedangkan PDB Tiongkok 9,24 triliun dollar AS. Sekilas melihat data di tahun 2010, Tiongkok berada di posisi 10 besar negara asal peneliti asing di Indonesia, dan jumlah persentase peneliti Tiongkok sebesar 3 persen terhadap total peneliti asing lainnya. Tahun 2011 jumlahnya 4 persen,  di tahun 2012 naik jadi 6 persen, tahun 2013 jumlahnya 8 persen. Riset peneliti Tiongkok di Indonesia terutama pada bidang oseanografi menempati urutan keenam pada tahun 2014

Dari tahun ke tahun, jumlah izin penelitian yang melibatkan peneliti asing terus naik selama periode 2000-2014. Di tahun 2000, jumlah izin penelitian yang dikeluarkan sebanyak 116 izin. Dan mulai bertambah di tahun 2006 menjadi 309 izin, kemudian sempat mencapai 547 izin di 2010. Tahun 2014, jumlahnya menjadi 512 izin.

Di tahun 2014, negara asal peneliti terbanyak ialah Amerika Serikat dengan jumlah peneliti 23 persen. Jepang pada urutan kedua dengan menyumbang 19 persen peneliti asing, diikuti Perancis (14 persen), Jerman (13 persen), dan Australia (8 persen).

Sekarang ini terkait kerjasama dengan peneliti asing, Dimyati menjawab “Adanya ketidaksetaraan pendamping kita, jadi peneliti dari asing itu seorang yang sangat qualified, kalau ada peneliti kita yang setara, dan dia melkukan penelitian selama 2-3 bulan, dia tidak punya waktu sepanjang itu, dia tunjukkan stafnya untuk melanjutkan pendampingannya.”

Idealnya, Indonesia membutuhkan 200.000 peneliti di berbagai bidang agar dapat bersaing dengan negara lain. Saat ini sumber daya manusia ilmu dan pengetahuan, khususnya peneliti Indonesia yang terdaftar di LIPI hanya berkisar 8.000 orang dan 16.000 peneliti bekerja di perguruan tinggi. Sedangkan peneliti yang berada di bawah naungan institusi swasta, belum dapat dipastikan jumlahnya. Jumlah peneliti tersebut tentu saja terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mendekati 240 juta jiwa. Sebagai perbandingan, Belarusia sebuah negara kecil di Eropa memiliki 36 peneliti per 10.000 penduduk. Sementara Indonesia masih pada komposisi satu peneliti per 10.000 penduduk. (EKS-TIO)

Galeri