Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Mohamad Nasir dengan para pemangku Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta se- Provinsi NTB mengadakan dialog bersama di Hotel Grand Legi Mataram, NTB, Sabtu (18/07/2016) lalu. Mereka membahas persoalan yang ada dalam Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Wilayah Kopertis VIII (NTB, NTT, dan Bali).

“Kami, Kemristekdikti ingin menghilangkan dikotomi antara PTS dan PTN,” ujar Mohamad Nasir disela-sela pidatonya.

Pendanaan yang terbatas adalah salah satu faktor yang membuat PTS di daerah seperti NTB dan NTT kurang berkembang ketimbang PTN-nya. Maka dari itu, Kemristekdikti akan mengalihkan dana secara merata kepada PTS dengan melalui koordinator di setiap wilayah.

“Walaupun pendanaan tersebut kecil, tapi bisa membantu PTS,” tambah Nasir.

Wilayah Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) yang terlalu luas membuat penyelesaian masalah menjadi tidak fokus. Rencanannya Kopertis akan diubah menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“LLPT ini tugasnya untuk menangani masalah- masalah tiap wilayahnya. bukan untuk PTS saja tapi juga PTN. Memiliki tugas yang sama PTS dan PTN tidak ada bedanya, sama- sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal yang membedakan itu adalah pembiayaanya,” ujarnya.

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian, Kopertis akan tetap ada karena LLPT masih sulit dan berat. Maka dari itu akan ada pemekaran Kopertis. Sekarang ini Kemristekdikti telah mengajukan empat pokok Kopertis yaitu, NTT, Sulawesi akan ada dua, dan Kalimantan.

Pertimbangan pemekaran Kopertis mulai dari areanya terlebih dahulu. “NTB bisa satu Kopertis dengan Bali bila jangkauan geografisnya mudah, Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Timur,” katanya.

Pemekaran ini sangat mendesak, Januari 2017 nanti akan muncul satu Kopertis. Kendalanya adalah setiap daerah tidak memiliki lahan. Daerah yang mendesak meliputi Kupang, Sumba, dan Flores yang hanya bisa dijangkau dengan jalur laut dan udara, jika dengan jalur darat akan menempuh waktu yang lama. Asosiasi Badan Penyelenggara PTSI dalam dialog tersebut mengungkapkan beberapa hal. Diantaranya adalah, Pertama, mendukung adanya penertiban PTS yang dilakukan oleh Kemristekdikti. Kedua, mereka meminta agar Kemristekdikti lebih fokus pada PTS di NTT menyangkut hal tunjangan dosen yang ingin S3. Ketiga, bagi PTS di daerah NTB dan NTT diberi kesempatan agar dosen- dosennya dapat menjadi Guru Besar.

Penyebaran dosen tetap Wilayah VIII (NTT, NTB, dan Bali) disampaikan di dialog tersebut juga tidak merata. Dosen tetap paling banyak berada di Bali sedangkan di NTB dan NTT jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa tidak seimbang.

Selain itu, Kemristekdikti juga akan melakukan pendampingan untuk Perguruan Tinggi mendapatkan akreditasi A.

“Pendampingan tersebut telah ada anggarannya untuk peningkatan Perguruan Tinggi terakreditasi B menjadi A. Awal 2017, kita sudah mentargetkan ada 44 perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A,” jelas Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti, Patdono Suwignjo. (LRY)