Setelah dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan mundurnya pemilihan pimpinan KPK sebagai pengganti dari komisioner KPK periode 2011-2015, Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Desember 2015 telah mengumumkan 5 personil komisioner KPK yang baru sebagai hasil dari pemilihan terhadap 10 personil. Dalam pemilihan dengan sistem tertutup tersebut akhirnya publik mengetahui bahwa dari 10 personil tersebut diketahui Agus Rahardjo memperoleh 53 suara, Basaria Panjaitan 51 suara, Alexandr Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, Laode Mohammad Syarief 37 suara, Johan Budi 25 suara, Syarwaka 3 suara, Busro Muqoddas 2 suara, Surya Chandra dan Robby Arya tidak mendapatkan suara. Dengan perolehan suara tersebut maka lima besar perolehan suara terbanyak yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Mohammad Syarief otomatis menjadi komisioner KPK periode 2015-2019.

Begitu Aziz Syamsudin sebagai ketua Komisi III DPR RI mengumumkan 5 personil hasil voting tertutup tersebut, cukup beragam pendapat di masyarakat yang memberikan apresiasi maupun yang “mencaci” atas terpilihknya 5 personil sebagai pengganti Taufikurahman Rukki, Adnan Pandu Pradja, Indriyanto Seno Adji, Busyo Muqoddas, Johan Budi, dan Zulkarnaen sebagai Plt komisioner periode 2011-2015 setelah ketua KPK Abraham Samad dinonaktifkan karena tersandung masalah hukum dengan dugaan pemalsuan dokumen oleh kepolisian Makassar Sulawesi Selatan dan wakil ketua Bambang Widjojanto juga dinonaktifkan karena diduga telah melakukan pengerahan terhadap saksi dalam persidangan.

Pendapat yang setuju memberikan apresiasi atas kecermatan dan ketepatan batas waktu pengumuman pemilihan komisioner KPK yang awalnya dibayangi berbagai kekhawatiran karena adanya alasan dari DPR yang memandang bahwa 10 nama yang diajukan oleh panitia seleksi belum menggambarkan tebaran aparat penegak hukum yang ada (khususnya dari kejaksaan), disamping itu publik juga mengapreasi komisi III karena sebelumnya komisi tersebut diduga akan menambah buruknya persepsi publik terhadap sebagian anggota DPR yang menjalankan tugas sebagai Majelis  Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyidangkan kasus pelanggaran etika terhadap ketua DPR (kala itu) Setya Novanto. Pada bagian lain, pihak yang kecewa atau pesimis luar biasa (terutama para aktivis anti korupsi) atas terpilihnya ke 5 anggota komisioner KPK tersebut mempunyai alasan bahwa kelima komisioner KPK  terpilih tidak memiliki track record sebagai pejuang anti korupsi dan tidak melihat korupsi itu sebagai perbuatan hina karena telah menyengsarakan jutaan penduduk di Indonesia. Kelima orang tersebut yang berasal dari Lembaga Kebijakan  dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP), Kepolisian, Badan Inteljen Nasional (BIN), Hakim, Dosen dianggap sebagai personal personal “plat merah” yang mewakili kepentingan pemerintah dan belum teruji dalam pemberantasan korupsi sebelumnya sehingga mereka dipersepsikan menganggap korupsi bukan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes). Disamping itu tidak masuknya Johan Budi dan Busyro Muqoddas sebagai Plt komisioner KPK sebelumnya dianggap sebagai bagian dari skrenario DPR untuk mempermudah merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti banyak diketahui publik bahwa pada saat fith and propper tes dihadapan komisi III DPR RI kedua orang inilah yang paling tidak setuju atas revisi UU KPK tersebut, sementara DPR telah merencanakan dan memprioritaskan bahwa tahun 2016 akan melakukan revisi UU anti rasuah tersebut. Faktor lainnya disebabkan oleh karena  dua orang tersebut pada saat wawancara paling lantang menolak upaya pencegahan jika dibandingkan dengan upaya penindakan sebagai aktifitas utama KPK. Oleh karena hal-hal tersebut, maka DPR dianggap telah memilih orang orang yang diduga akan menumpulkan taring KPK dalam usaha memberantasan korupsi yang makin marak serta memilih personil komisioner KPK untuk menjadi “anak yang baik dan penurut” pada kemauan DPR, Kepolisian, Jaksa sehingga mereka juga dipersepsikan tidak akan mampu mengembalikan marwah lembaga KPK yang dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara rasional, intensif, independen dan aktivitas yang berkesinambungan (sustainable activity)

“Menyalahkan” sepenuhnya pada pilihan DPR atas 5 orang komisioner yang baru, rupanya bukan merupakan tindakan yang adil, dewasa dan tidak memihak karena sebagaimana kita ketahui bahwa 10 orang yang diajukan oleh tim “Sembilan Srikandi ”  yang terdiri Distri Damayanti, Eny Nurbaningsih, prof Harkristuti Harkrisnowo, Betty S Alisyahbana, Yenti Ganarsih, Supra Winbarti, Natalia Subagyo, Dani Sadiawati, dan Meuthia Gani Rahman sebagai tim panitia seleksi (pansel) yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Sembilan wanita berlatar belakang sebagai ahli hukum baik hukum pidana, hukum tata negara dan  hukum bisnis, ahli ekonomi dan manajemen organisasi, psikologi, sosiologi dan tata kelola pemerintahan ini telah bekerja keras dengan melibatkan partisipasi publik, Bareskrim, PPATK, BIN dll untuk menjaring dari 622 pendaftar dan 194 orang yang  lolos seleksi  administrasi pada akhir juli 2015 kemudian melakukan serangkaian ujian tulis, ujian lisan atau wawancara, psikologi, kesehatan dll. Oleh karena itu secara realita DPR hanya diberi opsi untuk memilih 5 dari 10 orang yang diajukan oleh tim pansel yang diketuai oleh Destri Damayanti tersebut.

Harapan Baru

Harus diakui ada yang merasa puas dan  merasa tidak puas atas terpilihnya 5 orang komisioner KPK yang telah diangkat oleh presiden dengan Keputusan Presidn Nomor 133/P/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK Periode 2015-2019 dan telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo tanggal 21 desember lalu,  namun demikian kita akan lebih bijaksana  untuk memberi kesempatan kepada Ketua KPK yang baru dan para wakil ketuanya untuk dapat melakukan konsolidasi secara internal dan melakukan adaptasi agar komisioner KPK mampu secara cepat dan tepat menetapkan prosedur kerja (S0P) yang lebih memadahi, disamping itu Agus Rahardjo dkk diharapkan publik untuk menunjukkan kinerja nyata untuk menjawab tantangan pesimisme publik  dengan meningkatkan sinergitas antara aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Penulis berpendapat bahwa menvonis kelima komisioner KPK sebelum bekerja membuat serangan melawan ganas dan berkembang biaknya korupsi di Indonesia akan kian tersendat.

Disamping itu publik juga masih mengontrol dan meneropong bagaimana sikap, tindakan dan penanganan terhadap masalah-masalah mega korupsi di bumi pertiwi ini (misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia – BLBI, Kasus Bank Century, dll) yang menjadikan bangsa ini menderita dengan banyak hutang dan pengangguran serta kemiskinan yang kian nyata bagi rakyat di Indonesia yang telah “mulai” ditangani oleh komisioner KPK jilid III.

Masyarakat menunggu janji pimpinan KPK yang dengan gagah berani akan meningkatkan dan memperluas jangkauan operasi tangkap tangan (OTT) dengan tidak mengedepankan penindakan semata namun penindakan terhadap para koruptor tidak boleh dilemahkan oleh siapapun atau lembaga manapun.