Miris, ketika Indonesia dikejutkan dengan pemalsuan vaksin yang beredar pada sektor perdagangan kita. Melekat positif dalam ingatan kita bahwa WHO (World Health Organization), pada Januari 2001 menyatakan mendukung sepenuhnya penggunaan imunisasi vaksin MMR (Measles, Mumps and Rubella) dengan didasarkan kajian tentang keamanan dan efikasinya, bahkan telah banyak institusi dan organisasi kesehatan bergengsi di dunia seperti Inggris pada Januari 2001 telah mengadakan pertemuan dengan pemerintahan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yaitu MMR adalah “vaksin” yang sangat efektif dengan laporan keamanan yang sangat baik.

Analisa yang “tidak” benar ketika banyak balita yang dikabarkan meninggal pada imunisasi campak masal di Indonesia. Setiap laporan kecurigaan adanya kejadian negatif yang berdampak pada “kematian” pasca imunisasi selalu dikaji oleh Komnas/Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang terdiri dari pakar-pakar penyakit infeksi, imunisasi, imunologi. Setelah dianalisis berdasar dari keterangan keluarga, dokter yang merawat di rumah sakit, hasil pemeriksaan fisik, dan laboratorium, ternyata balita tersebut meninggal karena radang otak, bukan karena vaksin campak. Pada bulan itu juga terdapat beberapa balita yang tidak diimunisasi campak juga menderita radang otak. Berarti kematian balita tersebut bukan karena imunisasi campak, tetapi karena radang otak (mediaimunisasi.com).

Menyikapi pemalsuan vaksin di Indonesia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Benar ketika pemalsuan dikaitkan dengan pidana dan benar pula ketika pemalsuan sangat erat kaitannya dengan perampasan atas hak kekayaan intelektual, namun beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat pemalsuan di Indonesia sudah pada tarafkronis. Berdasarkan data dari International Apprel Association, sekitar 90 persen produk pakaian bermerek yang beredar di Indonesia adalah “palsu”. Survei yang dilakukan oleh IPMG (International Pharmaceutical Manufacturer Group) juga menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen toko obat di Indonesia menjual obat-obatan palsu. Sebuah penelitian yang didanai oleh Business Software Alliancemenunjukkan bahwa tingkat pembajakan piranti lunak (program komputer) mencapai angka 88 persen. Dan belum lama ini, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia mencatat sekitar 1.500 merek internasional yang telah didaftar dipalsukan oleh perusahaan-perusahaan lokal. Inilah suatu kenyataan yang sungguh memprihatinkan..!

Upaya menghadapi dan memberantas maraknya pemalsuan yang jelas-jelas melanggar hak cipta ini adalah wajib dan segera harus dilakukan jika dilihat dari sudut pandang (perspektif)  hukum, namun tampaknya upaya pemerintah wajib didukung dengan solusi inovatif dan kreatif dalam pemberantasannya. Meskipun pemerintah telah berkali-kali merevisi UU Hak Cipta, tetapi pemalsuan selalu saja hadir. Kita ketahui bersama, pemerintah telah merevisi UU Hak Cipta No.6/1982 dengan UU Hak Cipta No. 7/1987, berselang 10 (sepuluh) tahun kemudian direvisi lagi dengan UU Hak Cipta No. 12/1997. Terakhir UU No. 19 Tahun 2002, tapi upaya secara yuridis ini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Praktek pemalsuan produk-produk elektronik, suku cadang otomotif, dan pemalsuan produk lainnya masih merajalela dan hari ini ini kita dikejutkan kembali dengan adanya pemalsuan vaksin yang seyogyanya dipergunakan untuk menyehatkan balita Indonesia dari penyakit yang mengancam secara masal.

Dalam upaya menegakkan sistem pembangunan yang berketahanan sudah selayaknya Negara harus mampu merubah mind-set dan perilaku yang mengutamakan kualitas. Pembangunan di masa depan wajib menciptakan masyarakat tangguh yang mampu mengatasi perubahan, tanggap terhadap resiko maupun tahan terhadap segala kejutan. Salah satu kejutan tersebut adalah “pemalsuan” yang tidak “termanajerial” dengan baik. Realita yang ada saat ini banyak negara yang suka memalsukan dengan “kode etik” yang menurutnya benar terhadap jenis produk yang telah dikuasai teknologinya.

Mathias Aroef dan Jusman Syafii jamal mencatat bahwa “yang tak kalah penting kedepannya adalah upaya peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, dan daya saing tersebut dapat dikaitkan dalam mendukung otonomi daerah”.

Banyak jalan dalam menguasai Teknologi “jika” keberadaan teknologi yang dipahami sebagai instrumen yang tertanam di dalam budaya (cultural embedded of technology) diindikasikan bersifatpluripalate.  Budaya seperti ini terjadi akibat dari teknologi tinggi yang menyebar ke seluruh dunia berkat jaringan komunikasi yang luas. Don Lhde pakar Fenomenologi instrumen membagi teknologi dalam tiga aspek, yakni (1) aspek materi (kematerian teknologi), (2) aspek praksis (penggunaan) dan (3) aspek relasi antara alat dan manusia yang menciptakan. Nilai praktis teknologi dalam proses transfer teknologi dapat diinterpretasikan secara berbeda pula, bahkan sampai pada nilai yang tidak dimengerti oleh suatu kultur. Orang dari suku terasing dapat dengan mudah memahami peralihan pisau dari tulang menjadi pisau dari besi karena nilai praksisnya dapat dimengerti di dalam komunitas itu. Hal ini akan berbeda jika mereka melihat telepon seluler, yang nilai praksisnya belum dapat dipahami. Maka, perlu ada kegiatan hermeneutic sebelum alat tersebut menjadi bernilai guna. Jadi orang yang tidak mengerti nilai praktis teknologi tentunya akan bertanya-tanya ketika melihat produk teknologi yang ada dihadapannya. Sebagai contoh adalah kasus pemalsuan vaksin ini jika di lihat dari satu sudut pandang saja tentu merupakan manifestasi dari sebuah penciptaan ide milik orang lain, atau lebih pulgarnya adalah mencuri pasar bisnis legal milik sebuah industri.

Namun demikian makna utama dari “pemalsuan” vaksin ini tidak terlepas dari bagaimana menguasai teknologi vaksin itu sendiri. Tidak banyak SDM Indonesia yang mampu menguasai advance technology ini dan jika pun ada manusia Indonesia yang mampu menguasainya hampir tidak ada bedanya dengan plagiat pembuat TV yang tiba tiba menjadi selebritis teknologi Indonesia sampai sampai seorang “evan dimas dharmono” bertandem dalam iklan salah satu produk minuman sehat dalam negeri. Alih teknologi itu sendiri adalah “pemindahan” yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan “pengoperan atau penyerahan”. Pendapat inilah yang menekankan makna harfiahnya, pendapat lain dengan istilah “pelimpahan” sedangkan para ahli menghendaki makna esensinya dengan memperhatikan tingkat adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannya obyek dalam transfer teknologi..

Ki Hajar Dewantoro sendiri menegaskan bahwa dalam skenario penguasaan teknologi bisa dilakukan dengan cara “niteni, niroake lan nambahake” artinya “niteni” berarti mengidentifikasi ciri, karakteristik, mekanisme serta unjuk kerja dari sebuah teknologi. “niroake” berarti membuat persis seperti apa yang dilihat dan “nambahake” berarti memodifikasi dari apa yang dilihat agar memperoleh kondisi yang lebih sempurna. Ini menegaskan ketika kita berada di tingkat “niroake” dari sebuah teknologi milik pihak lain berarti kita membuat produk teknologi persis seperti yang dimiliki pihak lain tersebut. Lalu apakah “niroake” ini disebut sebagai satu bentuk pemalsuan??

“Pemalsuan” itu sendiri sangat dekat sekali dengan istilah “pelimpahan” tersebut yang menurut Marzuki pada definisi teknologi di atas ada karena technical know-how yang merupakan penentu bagi terciptanya peralatan guna memproduksi barang dan jasa. Dapat dikemukakan bahwa technical know-how itulah yang memungkinkan terciptanya vaksin vaksin itu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikemukakan Marzuki tersebut bahwa alih teknologi sebenarnya alih technical know-how, yaitu rahasia dibalik peralatan untuk memproduksi barang dan jasa.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 bahwa definisi alih teknologi dikemukakan sebagai berikut:

Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.”

Elnino M Husein Mohi Anggota DPR RI dalam pernyataannya setelah melakukan kunjungan nya di China mengemukakan : “China juga tidak pernah mendapat transfer teknologi selama ini, mereka mengaku dalam rangka menguasai teknologi, China melakukan dengan ‘merebut’ bukan dengan belas kasihan dalam bentuk transfer teknologi tetapi melakukan dengan berbagai taktik dalam menguasai teknologi.”

Paradoks…

Berhasilnya sebuah “pemalsuan” vaksin ini sama artinya dengan mengakui kehebatan mengalihkan teknologi dalam bentuk duplikasi vaksin tersebut. Namun memperjual-belikan duplikasi tanpa adanya “pengujian” adalah tindakan yang salah dalam kacamata hukum. Namun demikian baik secara “otodidak” ataupun tidak terhadap sebuah penguasaan teknologi adalah berkah tersendiri bagi  manusia yang wajib diapresiasi.

Nilai sebuah penguasaan teknologi yang hakiki adalah untuk “kesejahteraan rakyat,” yang jika dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri secara materialistik akan menciptakan jurang kaya-miskin, namun ketika negara hadir memberikan makna yang sebenarnya dari sebuah penguasaan teknologi maka akan memberi manfaat yang lebih tinggi termasuk pemerataan penghasilan sehingga pada akhirnya rakyat akan sejahtera.

“Pemalsuan” dan “penguasaan” dari suatu produk teknologi harus mampu ditransformasi oleh negara menjadi penemuan teknologi menjadi produk inovatif dengan berpegang teguh pada kode etik penelitian dan pengembangan teknologi.

Jika pemalsuan yang dilakukan mendekati nilai kebenaran tetapi dipergunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maka hukum akan berbicara pada konteksnya, namun demikian negara wajib melindungi seluruh SDM Indonesia yang memiliki kapasitas dalam melakukan invensi, inovasi dan alih teknologi.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki Konsorsium riset vaksin, yang beranggotakan perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri, jika dibutuhkan konsorsium siap membantu memastikan kepalsuan dari vaksin tersebut. “Teknologi selalu hadir untuk kesejahteraan rakyat”.

 (sumber: http://www.wargapeduli.com/2016/06/menguasai-teknologi-vaksin-adalah-berkah-bagi-indonesia/)