SURABAYA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir hari ini meresmikan Pameran Teknologi Tepat Guna untuk Desa di Gedung Technopark, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur (6/7). Pameran ini berisi puluhan produk tepat guna yang telah dimanfaatkan masyarakat desa hasil karya beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur seperti UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Negeri Surabaya.

Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan alat teknologi tepat guna yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat perdesaan serta daerah tertinggal. Dalam kunjungan kerja ini Menristekdikti didampingi Rektor UPN Veteran Jawa Timur Teguh Soedarto, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Staf Ahli Kementerian Desa, Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme R. Gautama Wiranegara, Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Inovasi Retno Sumekar, Koordinator Kopertis VII Soeprapto dan Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Nada Marsudi.

Salah satu teknologi tepat guna untuk desa yang ditampilkan adalah Mesin Propac karya UPN Veteran Jawa Timur. Mesin ini merupakan mesin multi guna yang sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat desa. Mesin Propac merupakan mesin pengolahan pra produksi dan pasca panen. Mesin ini memiliki banyak fungsi antara lain perontok padi dan kedelai, hand tractor, mini cargo, pompa air, mini genset, penepung dan cultivator.

Menristekdikti mengapresiasi peran perguruan tinggi dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan teknologi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Penggunaan teknologi tepat guna diharapkan dapat mempercepat pembangunan di perdesaan dan menjadi wadah untuk menjalin komunikasi serta kerjasama antar-wirausaha, khususnya bidang pangan dan pertanian sehingga perdesaan bisa menjadi sentral pembangunan.  “Selamat kepada UPN yang telah melakukan riset yang menghasilkan inovasi tepat guna bagi masyarakat desa,” ujar Menristekdikti.

Kemenristekdikti senantiasa mendukung iklim riset dan penelitian di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan inovasi yang dapat dihilirisasi. Ada berbagai program insentif penelitian di Kemenristekdikti salah satunya adalah Program Insentif Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Program Pengembangan Teknologi Industri dan Insentif  Sistem Inovasi Nasional (INSINAS).

Menristekdikti mengatakan bahwa teknologi tepat guna sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu perguruan tinggi selain melakukan riset teknologi tingkat tinggi juga harus menghasilkan inovasi teknologi tepat guna karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya di pedesaan. Saat ini Kemenristekdikti dan Kemendes PDTT telah menjalin berbagai program dari Perguruan Tinggi untuk desa, seperti Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Pedesaan, bantuan Teknologi Tepat Guna untuk desa dan lain sebagainya. “Kita juga mengembangkan program sarjana masuk desa, sarjana bidang sains dan teknologi sangat dibutuhkan untuk masyarakat, sehingga terjadi transfer teknologi di desa,” imbuh Menristekdikti.

Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Teguh Soedarto mengatakan bahwa setelah UPN menjadi perguruan tinggi negeri baru telah banyak kemajuan yang telah UPN. “Alhamdulillah,  saat ini UPN telah memiliki akreditasi A,” ujar Teguh.

Teguh mengatakan bahwa UPN Veteran Jawa Timur memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan desa dan daerah tertinggal di Indonesia. “Teknologi tepat guna karya UPN telah digunakan pada 68 kabupaten dari Sabang sampai Merauke. Ada 213 paket teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat di desa dan daerah tertinggal,” jelas Teguh.

Deklarasi dari Surabaya untuk Indonesia

Menristekdikti Mohamad Nasir dalam kunjungan kerja ke UPN Veteran Jawa Timur kembali mengingatkan kepada civitas akademika perguruan tinggi mengenai pentingnya memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air serta mencegah munculnya bibit radikalisme dan terorisme di kampus. Pada kunjungan kerja ke UPN Veteran Surabaya, Menristekdikti bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Jawa Timur melakukan Deklarasi Anti Radikalisme dengan tema “Deklarasi Dari Surabaya Untuk Indonesia”.

Ada lima poin penting dalam deklarasi ini yakni:

  1. Menjunjung Tinggi Pancasila dan UUD 1945 demi Keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
  3. Mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan radikalisme dan terorisme serta Menjaga Kerukunan Umat Beragama.
  4. Mencegah dan melarang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, Precursor dan zat adiktif lainnya.
  5. Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

Menristekdikti mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk mengawal pencegahan radikalisme dan terorisme serta penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi masing-masing. “Mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,“ ujar Nasir. Perguruan tinggi tidak hanya cukup meluluskan sarjana ataupun diploma, namun harus mencetak lulusan yang memiliki kompetensi tinggi yang senantiasa menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan.

Sestama BNPT R. Gautama Wiranegara menyampaikan tantangan radikalisme global yang saat ini juga mengancam Indonesia. Gautama mengatakan bahwa generasi muda rentan akan pengaruh radikalisme, dan itu terlihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku radikalisme paling banyak berasal dari kalangan anak muda.

Gautama mengatakan bahwa penanganan radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. “Saat ini BNPT sudah berkoordinasi dengan 32 Kementerian untuk penanganan radikalisme dan terorisme, sehingga akan terlihat peran masing-masing, siapa berbuat apa,” ujar Gautama.

Gautama mengingatkan besarnya pengaruh penyebaran radikalisme dan terorisme melalui internet dan media sosial. “Dari pengaruh media sosial, banyak orang Indonesia, umumnya anak muda, yang berangkat ke Suriah,” ujar Gautama. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran radikalisme melalui internet dan media sosial adalah melalui pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara. (FH)