SIARAN PERS

No. 05/SP/HM/BKKP/I/2017

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 resmi dibuka pada 30 Januari 2017 oleh Menristekdikti, Mohamad Nasir. Rakernas yang kali ini diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogayakarta dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im, ditujukan sebagai upaya untuk dapat lebih menghayati keberagaman, kebesaran dan luasnya wilayah Indonesia sehingga segenap komponen Iptek dan Dikti  dapat lebih mengambil manfaat dari hal tersebut.

Pada kesempatan yang dihadiri ratusan peserta dari lingkungan Kemenristekdikti, DPR RI, DPD Yogyakarta, KPK, dan undangan lainnya, Menristekdikti mengumumkan dua peraturan baru yang nantinya mendukung kegiatan pendidikan di tanah air.

Dua peraturan baru tersebut adalah pertama Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Menristekdikti menyebutkan dalam penyempurnaan pemilihan rektor/direktur
yang perlu diperhatikan setelah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yakni para rektor dan atau direktur pertama harus melampirkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK.

“Kewajiban LHKPN ini hasil diskusi dengan KPK, supaya pengelolaan governance semakin baik, pengelolaan perguruan tingginya baik. Ketika data LHKPN sudah diterima nantinya berkerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika dari hasil pemeriksaan rekam jejaknya tidak baik maka seleksinya akan di drop,” jelas Menristekdikti.

Kemudian, jika selama ini saat pada tahap penyaringan penyampaian visi dan misi tidak dilakukan didepan kementerian, kali ini akan disaksikan oleh Menteri atau wakil kementerian saat penyampaian program kerja masing-masing calon rektor/direktur.

“Saya tidak mau melihat (visi misi) yang muluk-muluk tapi kenyataannya tidak tercapai, contoh berapa jumlah publikasinya, berapa kerjasama yang berhasil dijalin. Saya tidak ingin melihat visi misi saja, tapi implementasi program kerja seperti apa yang dilakukan oleh para rektor dan direktur tersebut,” ujar Nasir.

Terkait persentase penggunaan hak suara, Menristekdikti mengakui memang terdapat arahan dari KPK bahwa kementerian mendapat hak 100%. Namun pihaknya melihat  kembali ke peraturan tentang otonomi perguruan tinggi (PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).

“Maka kita tetap akan mempertahankan penggunaan hak suara 35% (melalui pertimbangan Tim Penilai Kerja),” imbuhnya.

KASN akan mengawasi semua tahapan pemilihan. Meskipun akuntabilitasnya baik tetapi kinerja dan track recordnya (misal dalam jumlah publikasinya tidak baik), hal itu akan menjadi pertimbangan. Apabila terdapat calon yang memiliki rekam jejak tidak baik, maka akan dilakukan proses penjaringan/penyaringan ulang.

Peraturan baru kedua yakni Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Permen tersebut antara lain menyebutkan mengenai syarat memperoleh tunjangan profesi bagi Lektor Kepala dimana paling sedikit para lektor kepala diwajibkan menerbitkan 3 karya dalam jurnal ilmiah internasional terakreditasi dalam kurun waktu 3 tahun. Atau paling sedikit satu karya ilmiah dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun

Evaluasi pemberian tunjangan, akan dilakukan pada bulan November 2017 dengan mempertimbangkan karya ilmiah sejak tahun 2015. Pemimpin PTN wajib memberikan pelaporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti.  Dengan adanya Permenristekdikti tersebut diharapkan akan ada kenaikan publikasi sebesar 10.000 publikasi.

Dorongan pemerintah guna meningkatkan jumlah publikasi sebelumnya juga dilakukan dengan mengaplikasikan laporan keuangan yang berbasis output melalui PMK Nomor 106 tahun 2016.

##