Prolog

Perguruan tinggi telah dimandatkan untuk menjadi kawah chandradimuka proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melahirkan sumberdaya manusia sekaligus hasil kajian yang berkualitas dan memiliki daya saing. Kampus tidak didirikan sebagai menara gading yang berjarak dengan realitas, melainkan mampu menjadi yang terdepan dan terandalkan dalam menjawab problematika dan dinamika yang ada di masyarakat. Tidak hanya itu, idealisme yang merupakan ruh dari perguruan tinggi, diharapkan juga menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Apa dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam berkontribusi bagi kehidupan di masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan yang perlu diketahui masyarakat. Selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses akuntabilitas, hal ini dapat berdampak pada pengembangan dan peningkatan reputasi kampus bagi pemangku kepentingannya. Dalam konteks inilah, peran hubungan masyarakat – atau kerap disapa dengan humas – diharapkan dapat memainkan peran yang menggenapkan seluruh kebermaknaan perguruan tinggi bagi masyarakat. Humas Perguruan Tinggi, diharapkan dapat membangun komunikasi yang bermakna dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sehingga terbangun sebuah hubungan yang berbasis pada kesepahaman dan dukungan terhadap institusi kampus dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, realitas terkini adalah begitu multi tafsirnya akan peran kehumasan di perguruan tinggi. Ada kampus yang meletakkan humas sebagai bagian dari manajemen pengambilan keputusan, namun tidak sedikit juga kampus yang memerankan humas sebatas mendokumentasikan kegiatan atau hal-hal terkait seremonial semata. Hal ini dapat terlihat dari beragamnya organisasi kehumasan termasuk dari aspek eselonisasi dan kapasitas sumberdaya yang ada.

Kondisi yang ada tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kehumasan di perguruan tinggi, terlebih dengan harapan dan tuntutan masyarakat akan informasi yang cepat dan mudah. Ketika humas tidak dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik, maka hal ini tidak saja berdampak pada minornya persepsi akan institusi kehumasan, melainkan juga berdampak pada citra perguruan tinggi secara keseluruhan. Berangkat dari realitas tersebut, bagaimana sesungguhnya peran kehumasan di perguruan tinggi dalam mendukung peran institusi dalam berkontribusi di masyarakat ?

Aparatur, Keterbukaan Informasi dan Kelembagaan sebagai Basis Cetak Biru

Hal yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, adalah ketersediaan cetak biru untuk mengokohkan peran kehumasan suatu kampus dalam mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagai mandat utama yang diamanahkannya. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang diperlukan, yakniPenguatan kapasitas aparatur kehumasan, Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik serta Penguatan Kelembagaan Kehumasan.

Penguatan kapasitas aparatur kehumasan yang dimaksud adalah bahwa setiap pelaksana kehumasan di perguruan tinggi dapat menyesuaikan kompetensinya dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : Kep. 39/MEN/II/2008 tentang SKKNI Bidang Kehumasan. Kecakapan yang dibutuhkan adalah kemampuan mengelola isu-isu substantif dan komunikasi krisis, berinteraksi dengan pemangku kepentingan serta memanfaatkan media secara strategis. Khusus bagi Perguruan Tinggi Negeri, kiranya dapat pula merujuk pada Peraturan Menteri PAN & Reformasi Birokrasi No. 27, 28, 29, 30, 31, 54 dan 55 Tahun 2011 yang mengatur tentang audit komunikasi, komunikasi organisasi, komunikasi krisis, tata kelola kehumasan, infrastruktur kehumasan, pemetaan pemangku kepentingan serta hubungan media bagi instansi pemerintah. Tidak saja itu, dapat pula merujuk kepada Peraturan Menteri PAN & Reformasi Birokrasi No. 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial. Dengan merujuk pada aturan yang telah ada, diharapkan aparatur kehumasan di perguruan tinggi mampu untuk memainkan peran secara teknis maupun manajerial sebagai representasi institusi dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan secara holistik dan komprehensif.

Aspek selanjutnya adalah pengarusutamaan keterbukaan informasi publik. Kehumasan di suatu perguruan tinggi khususnya yang merupakan badan publik, kiranya untuk mampu memfasilitasi kebutuhan khalayak akan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, maka aparatur kehumasan di kampus perlu memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Melalui pemahaman tersebut, maka perguruan tinggi akan dapat menyajikan informasi kepada publik tentang seluruh proses capaian yang ada dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Penyediaan informasi yang terbuka ini akan semakin meningkatkan reputasi perguruan tinggi di mata pemangku kepentingannya, sebagai lembaga yang tidak saja menyajikan informasi yang berbasis promotif belaka, melainkan menegaskan kemanfaatan sekaligus pertanggungjawaban atas keberadaan dan peran perguruan tinggi itu sendiri.

Sedangkan yang ketiga adalah penguatan kelembagaan kehumasan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks ini dibutuhkan supervisi dan evaluasi dari pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait kelembagaan kehumasan di kampus, apakah ke depan akan berbentuk organisasi struktural murni, seperti biro, bagian atau sub bagian atau dalam bentuk organisasi struktural pendukung, seperti kantor atau unit pelaksana teknis. Untuk ini dibutuhkan penyamaan persepsi mengenai hakikat kehumasan yang diinginkan oleh kementerian, sehingga problematika dan dinamika komunikasi publik yang ada, dapat terkelola secara optimal. Humas di perguruan tinggi – terlebih lagi di perguruan tinggi negeri — seyogyanya dapat menjadi fasilitator informasi yang bersumber dari pusat, sekaligus penyedia informasi bagi kementerian terkait dengan prestasi, kinerja dan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi yang bersifat menyeluruh.   Terlebih dengan teknologi informasi komunikasi saat ini, maka tidak ada satu pun informasi yang berasal dari pusat atau bersumber dari kampus yang tidak dapat dikelola dengan baik.

Epilog

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 2015-2019 telah mengisyaratakan, bahwa kampus tidak boleh berpuas diri sebagai agen pendidikan, melainkan harus mampu sebagai agen penelitian dan pengembangan untuk kemudian bergerak sebagai agen transformasi pengetahuan dan teknologi yang bermuara sebagai agen pembangunan. Kampus diharakan mampu menyelaraskan seluruh proses tridharmanya sebagai bagian dari proses mendukung daya saing bangsa. Ketika humas perguruan tinggi memiliki kapasitas dalam menginspirasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat, ketika humas di kampus mampu menyediakan informasi yang akuntabel dan menggugah dan ketika humas institusi pendidikan tinggi secara kelembagaan dapat secara efektif dan efisien menjawab kebutuhan publik, maka sejatinya humas di perguruan tinggi telah menjadi bagian yang berkontribusi besar dalam turut serta membangun pemahaman yang selaras seluruh pemangku kepentingan yang terkait untuk bersama-sama melahirkan sumberdaya manusia indonesia yang cerdas dan dapat diandalkan.