INDONEWS.ID – KETIKA sebuah negara meninggalkan sumberdaya alam sebagai motor penggerak pembangunan dan memilih inovasi sebagai faktor kunci penghela pembangunan menggaet impian menjadi negara maju, maka hilirisasi hasil riset menjadi harapan baru bagi tercapainya cita-cita mulia itu.  Bahkan hilirisasi mencuat menjadi bahasan penting dalam lingkungan litbang dan pengambil kebijakan antara lain karena menyangkut perubahan paradigma riset, yaitu bahwa riset yang sebelumnya diarahkan untuk membangun Iptek maka kini Iptek yang dihasilkan dari sejumlah riset strategis harus mampu berkontribusi membangun ekonomi, daya saing dan kesejahteraan.

Hilirisasi merupakan jawaban atas perubahan paradigma riset di Perguruan Tinggi

Menggelegarnya gaung hilirisasi mengakibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang riset mereplanning rencana strategis mereka dengan memasukkan faktor kunci seperti reverse Engineering, kemandirian, kontribusi Perguruan Tinggi, prototipe industri dan sebagainya. Parameter itu bahkan menjadi kata kunci dalam bisnis mereka. Tidak hanya itu,  keinginan mengubah Balitbang dari anekdot masa lalu dari badan yang sulit berkembang menjadi anekdot masa kini yaitu badan elit dan membanggakan. Tidak ketinggalan, paradigma Perguruan Tinggi yang dulu menjadi agen pencetak journal dan lulusan SDM, kini serta merta berubah menjadi agen perubahan untuk pembangunan ekonomi, budaya dan daya saing. Sudah tepat jika pemerintah menjadikan riset sebagai jargon dalam pembangunan ekonomi dan budaya, karena dengan riset, kita yakini negara akan mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian. Ini merupakan salah satu bukti bahwa keinginkan kuat pemerintah untuk memandirikan bangsa dibidang ekonomi nampak terpola dengan jelas.

Yang terjadi, hilirisasi masih menjadi bahasan tanpa akhir, seperti fatamorgana, indah dilihat, sulit dilaksanakan. Kenapa??.

Mendorong proses hilirisasi ternyata tidak semudah membalik tangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga litbang dan perguruan tinggi, namun hingga saat ini hasilnya masih jauh dari harapan.  Ada sejumlah kendala yang menghambat proses hilirisasi hasil penelitian, antara lain :

Pertama, masih terjadi perbedaan paradigma pembangunan antara Perguruan Tinggi dan Industri. Sisi Perguruan Tinggi mengatakan hasil riset adalah untuk ilmu pengetahuan, dipublikasi baik di journal nasional maupun  internasional, ilmu pengetahuan adalah universe, inovasi bersifat terbuka (open innovation). Sementara, sebaliknya sisi Industri mengatakan hasil riset harus mendatangkan keuntungan, harus mampu menunjukkan kelebihan dari prusahaan sejenis lain, tidak perlu publikasi dan jurnal karena hanya akan merugikan perusahaan kerena publikasi jurnal berarti membuka kerahasiaan perusahaan, ilmu pengetahuan adalah rahasia, inovasi bersifat tertutup (close innovation). Inilah yang menjadi salah satu biang keladi sulitnya mengantar hasil riset Perguruan Tinggi ke industri.

Kedua, Teknologi mengalami proses yang cepat sekali berkembang terutama di negara maju. Akibatnya teknologi yang diciptakan oleh negara maju membanjir ke negara berkembang seperti Indonesia. Dikala kita berfikir menciptakan teknologi tertentu, teknologi yang lebih modern telah dipasarkan dengan harga yang cukup murah. Akhirnya kita  tidak pernah berkembang dengan teknologi yang kita ciptakan, sebaliknya kita  hanya mampu memakai teknologi yang  diciptakan oleh negara maju. Jika Audit teknologi bisa berjalan sesuai ketentuan, maka segmen teknologi yang bisa kita kembangkan seyogyanya dibuat di dalam negeri. Hanya teknologi baru yang belum kita kuasai sajalah yang kita perbolehkan masuk ke Indonesia. Saat ini NSPK Audit teknologi telah di set up oleh BPPT, harapan kedepan System Audit ini dapat diaplikasikan secara signifikan sehingga memungkinkan peneliti dan perekayasa terlibat dalam pembangunan berbasis Iptek di Indonesia.

Ketiga, hingga saat ini Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) masih merupakan kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Banyak hasil riset tidak dipatenkan, akhirnya menjadi barang yang dengan mudah ditiru dan dijiplak oleh pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya khususnya di sisi peneliti. Begitu juga standardisasi belum menjadi faktor penentu dalam Industri, akibatnya banyak produk impor berkualitas rendah yang berpotensi akan menuai banyak masalah dalam operasinya.

Keempat, Proyek Pembelian dan kontrak pemerintah belum sepenuhnya menyertakan entitas riset dan alih teknologi sebagai syarat memandirikan industri dalam negeri. Hal ini dapat berakibat ketergantungan terhadap pemberi teknologi terutama dalam hal pemeliharaan, suku cadang dan modifikasi teknologi. Jika dibiarkan maka Indonesia hanya akan menjadi penonton kiprahnya bangsa lain mengelola sumberdaya alam Indonesia yang melimpah. Kemandirian teknologi, daya saing dan kesejahteraan  semakin jauh panggang dari api.

Kelima, Persoalan penting yang hingga saat ini masih hangat untuk dibahas adalah sinergi kebijakan antar kementerian yang belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Masalah yang terjadi di permukaan merupakan masalah yang kompleks, yang tidak dapat selesai jika hanya dikerjakan oleh sebuah instansi saja. Pendekatan semestinya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, namun yang terjadi adalah sebaliknya, rendahnya sinergi antar lembaga selalu menjadi kelemahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tanpa sinergi masalah timbul tidak akan pernah bisa dituntaskan.

Keenam, perhatian pemerintah terhadap riset belum prioritas. Salah satu bukti adalah anggaran untuk riset Indonesia baru mencapai 0.09% PDB atau sekitar Rp. 8.1 triliun. Sebuah angka yang sangat kecil bila dibanding anggaran riset negara tetangga, seperti Thailand (0,25 persen), Malaysia (1 persen), serta Singapura (2,6 persen). Sebesar 20% dana yang dialokasikan untuk pendidikan hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di sekolah dan perguruan tinggi, kurikulum, jurnal, pengelolaan pendidikan dan  kenyataannya tidak dapat digunakan untuk riset yang berbasis Industri. Sehingga dana yang dialokasikan untuk riset masih sangat sedikit jumlahnya dan sulit bagi peneliti untuk melakukan riset berskala besar dalam rangka memperkuat iptek untuk mendorong  pembangunan.

Fenomena Middle Income Trap Semakin Nyata

Sebagaimana dirilis oleh Economist Pocket World figure 2014, setidaknya penghasilan pekerja terbagi dalam empat segmen, yaitu pekerja dengan penghasilan rendah memiliki penghasilan per kapita di tingkat rendah yaitu dibawah $1.036 per tahun, penghasilan per kapita di tingkat menengah rendah antara $1.036 – $4.086 per tahun, penghasilan per kapita di tingkat menengah tinggi antara $4.086 sampai $ 12.616 per tahun dan berpenghasilan per kapita tinggi $12.616 ke atas.

Negara dengan tingkat penghasilan per kapita rendah biasanya mengandalkan sumberdaya alam sebagai penggerak pembangunan, negara dengan tingkat penghasilan per kapita menengah biasanya mengandalkan efisiensi di sektor industri dan negara dengan penghasilan per kapita tinggi bisasanya mengandalkan inovasi sebagai faktor kunci penggerak pembangunan. Dari penelitian itu menegaskan bahwa sampai 2045, suatu negara  tidak akan pernah memiliki penghasilan per kapita diatas $12.616 jika hanya mengandalkan efisiensi industri dan eksploitasi sumberdaya alam sebegai penggerak roda pembangunan. Disebutkan negara yang masih mengandalkan efisiensi sebagai penggerak roda pembangunan seperti India, Indonesia, Filipina dan Vietnam terperangkap dalam pengahsilan menengah rendah ( Lower Middle Income Trap) sedangkan Brasil, China Malaysia, Mexico, South Africa dan Thailand masih terjebak dalam perangkap penghasilan menengah atas (Upper Middle Income Trap). Hanya sejumlah kecil negara di dunia lolos dari Middle income Trap, antara lain Rusia, Spanyol, Korea Selatan dan Taiwan.

Sementara menurut Focus Economics : Economic Forecasts from the World’s Leading Economists menegaskan bahwa Indonesia justru mengalami sedikit penurunan dalam income per capita. Disebutkan secara berturut-turut : $3.708 (tahun 2011), $3.764 (tahun 2012), $3.685 (tahun 2013) dan $3.379 (tahun 2015). Melihat data yang tidak mengalami perubahan dari tahun ketahun  ini, maka kecil kemungkinannya Indonesia bisa lepas dari Middle Income Trap.

Langkah-langkah  Strategis

Melepaskan diri dari Middle Income Trap tidak semudah membuat kopi di pagi hari, Indonesia perlu  melakukan perubahan secara mendasar dibidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi  melalui sejumlah  langkah strategis, antara lain :

Pertama, memperkuat pelaksanaan alih teknologi dalam Turn Key Project, Lisensi, FDI (Foreign Direct Invesment), Joint Production, Off Set, dan BOT (Build Operate Transfer), termasuk melakukan Identifikasi teknologi harus dikuasai berdasar Demand Pull, pembuatan skenario dan legal aspect  dan pelaksanaan alih teknologi dengan melibatkan unsur akademia, bisnis, pemerintah dan masyarakat.

Kedua, melakukan dan mengembangkan audit teknologi terutama untuk: a) mewujudkan Sistem Audit teknologi, b) membangun lembaga audit teknologi yang tersertifikasi melalui penyediaan sumber daya auditor teknologi dan penyusunan mekanisme proses audit teknologi, b) meningkatkan audit teknologi impor khususnya fasilitasi terhadap pelaksanaan audit teknologi dan c) membangun sistem dan basis data Proven teknologi Industri.

Ketiga, mobilisasi peneliti, perekayasa dan tenaga ahli ke industri. Dalam hal ini perlu memperkuat peraturan perundangan tentang mobilitas peneliti, perekayasa dan tenaga ahli ke Industri, meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan Sistem Reverse Brain Drain dan Brain Gain.

Walahualam….