Salah satu persyaratan satuan pendidikan untuk dapat mengeluarkan sertifikat atau ijasah adalah terakreditasinya satuan pendidikan baik ditingkat institusi maupun di tingkat program. Untuk itu pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah pada tahun 1994 membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Kamis, 27 Agustus 2015 BAN-PT mengadakan Asesmen Kecukupan Akreditasi Program Studi Tahap 13 di Hotel Acacia Jakarta Pusat. Acara ini dibuka oleh Menristekdikti M. Nasir dengan didampingi oleh Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na’im, Ketua BAN-PT Mansyur Ramly, dan Sekretaris BAN-PT Dwiwahju Sasongko. Selain membuka, Menristekdikti juga memberi arahan tentang “Kebijakan Pendidikan Tinggi Terkait dengan Peran dan Fungsi BAN-PT”. Besar harapan Ketua BAN-PT akan adanya kebijakan-kebijakan baik terkait kualitas penyelenggaraan akreditasi.

Pada arahannya, Menristekdikti meminta BAN-PT untuk melakukan pengelompokan terhadap perguruan tinggi yang masih memperoleh akreditasi B/C dan dicari permasalahannya mengapa mereka tidak dapat memperoleh akreditasi A. Dengan situasi seperti ini maka masih cukup berat beban kita untuk meningkatkan daya saing pada Asean Economic Community. Pengelompokkan dilakukan bertujuan agar dapat dianalisa dan diberikan perbaikan-perbaikan yang tepat. Hal tersebut sangat penting untuk mengambil kebijakan dalam ketentuan-ketentuan yang akan berlaku kedepannya.

Selanjutnya mengenai kebijakan pendidikan tinggi, Menristekdikti mengatakan bahwa akan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang telah berlaku yang dianggap menghambat kemajuan program studi atau lembaga yang terkait dalam pendidikan tinggi. Diharapkan BAN-PT dapat memberi masukan-masukan yang baik terkait perbaikan peraturan-peraturan pemerintah ini. (flh/bkskpristekdikti)