Era keterbukaan informasi mengisyaratkan keharusan bagi badan publik untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi yang terkait dengan kepentingan publik sebagaimana diatur melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui regulasi tersebut, maka menjadi jaminan bagi masyarakat untuk berhak mengetahui proses kebijakan dan keputusan publik sekaligus ikhtiar bagi badan publik itu sendiri dalam mengakselerasi terwujudnya tatakelola yang baik. Hal ini sesungguhnya mendukung terlaksananya prinsip – prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seperti keterbukaan, akuntabilitas serta pelayanan yang berorientasi pada pemanfaatnya sehingga bermuara pada terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan publik sebagaimana aturan hukum yang ada.

Dalam konteks inilah instrumen kehumasan pada badan publik memainkan peranan strategis dalam memastikan kebutuhan publik terpenuhi sekaligus membangun citra dan reputasi instansi sebagaimana yang diinginkan. Mengapa demikian ? Karena sebaik apa pun suatu kebijakan, program dan kegiatan yang dibuat, manakala tidak dimaknai serupa oleh publik maka dia tidak akan sungguh-sungguh diyakini sebagai kesungguhan pemerintah dalam melakukan yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat. Sehebat apa pun ikhtiar aparatur badan publik untuk mengejawantahkan ide dan gagasan yang brilian namun bila dipersepsi berbeda oleh khalayak, dukungan apalagi partisipasi publik terhadap boleh jadi bakalan senyap bahkan berpotensi untuk bertolakbelakang dengan apa yang diharapkan. Pada kondisi inilah,  maka ketersediaan informasi saja menjadi tidak cukup manakala  tanpa didukung oleh kapasitas dalam mengelola relasi atau hubungan dengan pemangku kepentingan yang terkait. Dalam sudut pandang tersebut, maka bagaimana seyogyanya pengelola kehumasan pada sebuah badan publik dalam mengelola relasi dengan pemangku kepentingan ?

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola kehumasan badan publik dalam sebuah pengelolaan relasi dengan pemangku kepentingan.  Mengenali dengan seksama siapa pemangku kepentingan kita adalah langkah perdana dalam mengelola sebuah hubungan. Melalui identifikasi berbasis kebutuhan mereka akan kebijakan serta program yang dimiliki institusi, maka akan memudahkan dalam membangun, merawat dan menjaga  hubungan yang baik diantara kedua belah pihak. Kepentingan masing-masing pemangku kepentingan yang berbeda, tentunya membutuhkan kemampuan komunikasi yang berbeda pula yang dilakukan oleh sebuah institusi. Oleh karenanya, pemetaan tentang siapa, apa dan bagaimana secara spesifik masing-masing pemangku kepentingan – internal maupun eksternal – menjadi kunci penting bagi pengelola kehumasan dalam menyusun, menerapkan sekaligus mengevalusi mekanisme komunikasi secara utuh dan menyeluruh

Selanjutnya adalah mengedepankan prinsip saling menghormati dan menghargai perspektif pemangku kepentingan. Adakalanya pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama dengan organisasi terhadap suatu isu, namun menjadi sangat mungkin memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi isu yang lainnya. Untuk itu, menjadi kewajiban organisasi untuk mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap pemangku kepentingan yang berada dalam satu frame dengannya. Namun, ketika berada dalam situasi yang cenderung berbeda satu sama lain, maka dibutuhkan kesediaan untuk melihatnya sebagai sebatas keragaman cara dalam menyikapi sesuatu hal, namun sesungguhnya keduanya memiliki landasan yang sama, yakni menginginkan solusi yang terbaik dari misalnya permasalahan yang ada. Hal tersebut akan membantu pengelola kehumasan pada sebuah organisasi dalam berkomunikasi secara cerdas dan bernas serta sesuai dengan situasi dan konteks  yang ada.

Sedangkan yang terakhir adalah pemangku kepentingan dapat diyakinkan untuk memiliki akses komunikasi yang cepat, mudah dan jelas pada saat mereka membutuhkan informasi yang diperlukan. Jangan sampai tercipta kesan bahwa bahwa organisasi tertutup atau lambat, enggan bahkan tidak mau melayani. Tentu tidak mudah bagi sebuah organisasi untuk selalu dapat menyediakan informasi yang dikehendaki, secepat apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Namun, hal tersebut bisa direduksi dengan sedini mungkin oleh pengelola kehumasan dengan memutakhirkan kebutuhan informasi secara berkala, menyediakan ragam kanal komunikasi mulai dari tatap muka hingga bermedia dan yang tidak kalah pentingnya adalah merespon setiap komunikasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan bahwa kebutuhan informasi yang diinginkan saat ini dapat langsung ditangani, atau sedang dalam proses penanganan dengan tentunya dukungan kejelasan akan tindak lanjutnya.

Keragaman kepentingan, kemungkinan adanya perbedaan cara pandang dan tingginya harapan pemangku kepentingan atas layanan lembaga adalah tantangan tersendiri bagi aparatur kehumasan dalam membangun proses komunikasi publik yang informatif.  Meski tidak mudah, namun bukan berarti sebuah kemustahilan dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan, memelihara dan mengokohkan partisipasi serta dukungan atas institusi, khususnya dalam merealisasikan amanah yang diberikan oleh negara. Mengenali, memahami dan memfasilitasi adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh pengelola kehumasan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya. Tanpa mengenali, dia akan keliru dalam melayani memaknai. Tanpa memahami, dia akan menciderai saat berinteraksi sebagaimana tanpa memfasilitasi, dia akan gagal menjembatani.  Keberhasilannya membangun relasi, adalah satu langkah ke depan menuju institusi publik yang bereputasi baik, disegani dan dicintai oleh khalayak sebagaimana sebaliknya, kegagalan dalam membangun hubungan adalah jalan menuju peniadaan kebermaknaan sebuah institusi oleh pemangku kepentingannya.