SIARAN PERS

Jakarta, 13 Desember 2016

Terdapat beberapa indikator keberhasilan kegiatan riset dan pengembangan yakni diantaranya jumlah publikasi internasional, kekayaan intelektual, dan prototype hasil R&D. Saat ini jumlah publikasi internasional Indonesia berada di angka 9012 per awal Desember 2016. Angka ini masih tertinggal dari Negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan target publikasi internasional tahun berada di angka 6000-an akan tetapi pada kenyataannya peneliti kita mampu melampaui target tersebut dengan angka publikasi mencapai 9012. Potensi Indonesia besar, mulai dari mahasiswa S3, lektor kepala dan guru besar semuanya dapat menghasilkan publikasi internasional yang lebih banyak, yakni mencapai sekitar 18.000-an.

Beberapa upaya dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) guna mendorong produktivitas dan keberlanjutan riset dan pengembangan di tanah air. Diantaranya melalui regulasi penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penelitian.

Kemudian Kemenristekdikti juga berupaya menyelesaikan berbagai peraturan yang diperlukan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016, seperti Peraturan terkait Pajak Penghasilan Peneliti, Peraturan terkait manajemen Aset Hasil Penelitian, mendorong penyelesaian Revisi Raperpres 54/2010, mendorong perpcepatan Rancangan Peraturan Presiden RIRN (Rencana Induk Riset Nasional), Perbaikan Pedoman Simlitabmas (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) XI, serta menyelenggarakan kursus dan peningkatan kualitas REVIEWER untuk perbaikan penyaringan proposal dan output riset ke depan.

“Sistem keuangan kita dulu berbasis pada aktifitas. Alokasi penelitian dipertanggungjawabkan berapa biaya untuk perjalanan dinas, untuk ATK, akomodasi dan lain-lain. Dan itu harus diwujudkan dalam bukti pengeluaran tersebut. Ternyata para peneliti merasakan mempertanggungjawabkan keuangan itu jauh lebih berat daripada penelitiannya sendiri. Makannya peneliti kita berpikir daripada repot-repot seperti itu sudahlah tidak usah melakukan penelitian, akibatnya jumlah publikasi kita kurang,” jelas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir pada acara Pelatihan Reviewer Penelitian Berstandar SNI ISO/IEC 17024:2012, Selasa, 13 Desember 2016.

Salah satu upaya mendukung implementasi  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan kemudian menyelenggarakan Pelatihan Reviewer Penelitian Berstandar SNI ISO/IEC 17024:2012 di Hotel Santika BSD Serpong, Selasa, 13 Desember 2016.
Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan reviewer penelitian yang mumpuni dalam menilai proposal penelitian dan keluaran penelitian sebagaimana diatur dalam peraturan. Seluruh peserta Pelatihan Reviewer Penelitian Berstandar SNIISO/IEC17024:2012 (yang berasal dari LPPM, LPNK, Balitbang Kementerian,dan 8 Balitbang Daerah).

Menristekdikti mengatakan Kementerian harus menyiapkan reviewer yang tersandardisasi. Reviewer adalah bagian dari kelengkapan upaya untuk meningkatkan tiga indikator Risbang, yaitu publikasi, kekayaan intelektual, dan prototipe teknologi. Untuk itu keberadaan Reviewer harus memperlancar dan membuat efisien Risbang sehingga produktifitas Risbang meningkat.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 dan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 merupakan Milestone yang telah dicapai dalam upaya mencari terobosan dalam tata kelola keuangan penelitian, yaitu menyederhanakan pertanggungjawaban keuangan penelitian. Sehingga dengan disederhanakannya pertanggungjawaban keuangan penelitian maka peneliti dapat lebih fokus pada penelitiannya, tidak terbelenggu oleh urusan administratif yang dirasakan sangat memberatkan para peneliti.

Reviewer yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat mendorong lembaga litbang menghasilkan produk-produk inovasi yang masuk dalam technology readiness level (TRL) 9. Hal ini juga harus didorong oleh kebijakan pimpinan yang jelas. “Maka pimpinan atau rektor pun harus diundang, jangan sampai LPPM sudah berjalan dengan baik tidak mendapatkan dukungan dari rektor. Demikian pula yang dari kementerian/lembaga, saya akan sampaikan juga kepada para menteri dan kepala yang terkait,” imbuhnya.