SIARAN PERS

Jakarta, 14 Desember 2016

Riset dan inovasi adalah salah satu harapan untuk meraih keberhasilan dan menjaga momentum bagi Indonesia di masa depan. Basis pembangunan yang mengandalkan sumberdaya alam dalam waktu satu atau dua dekade akan habis jika terus menerus dipakai. Sebaliknya, riset dan inovasi jika semakin digunakan maka semakin berkembang. Riset dan inovasi adalah cara membangkitkan daya saing suatu bangsa.

Dukungan pemerintah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diukur dengan seberapa banyak anggaran yang dikeluarkan di sektor tersebut. Pengeluaran pemerintah untuk riset adalah investasi aset yang tidak berwujud yang pada akhirnya menciptakan tenaga kerja yang handal. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berinvestasi untuk sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti riset dan inovasi.

Negara lain mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk sektor riset. Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Bambang Setiadi mengatakan inovasi kini juga didorong untuk menjadi produk hukum bahkan mungkin Undang- undang tersendiri yang dibahas secara intensif oleh Dewan Riset Nasional. Artinya kegiatan riset dan inovasi memerlukan payung hukum tersendiri. Hal ini agar proses hulu sampai dengan hilir suatu produk inovasi dapat berjalan dengan baik.

“Negara lain tidak akan takut ketika Indonesia memiliki banyak profesor peneliti, produk penelitian, tapi mereka akan takut ketika kita memutuskan untuk menggunakan produk hasil riset kita sendiri,” ujar Bambang pada acara Seminar Nasional dalam rangka Sidang Paripurna III Dewan Riset Nasional Tahun 2016, Rabu, 14 Desember 2016 di Jakarta.

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari banyak daerah yang memiki keunikan dan posisi strategis masing-masing. Dalam hal ini posisi DRN merupakan posisi yang penting, strategis baik secara ekonomi maupun legal.

Karena itu, hubungan yang harmonis antara Dewan Riset Daerah (DRD) dengan segenap unsur pendorong inovasi di daerah seperti pemerintah daerah, lembaga litbang daerah, Bappeda, dan lainnya harus ditingkatkan. Karena itu DRN membutuhkan rumusan-rumusan yang mampu mendorong hubungan ini ke arah lebih baik. Rumusan inilah yang dibahas dalam Seminar Nasional bertema “Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Daerah”.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im menyebutkan dengan adanya Kemenristekdikti yang merupakan penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadikannya memiliki dua dewan yaitu DRN dan dewan pendidikan tinggi yang memiliki peran dalam pengembangan riset dan teknologi.

“Kedua dewan ini saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan adanya fenomena ketimpangan distribusi kesejahteraan antar kelompok masyarakat indikatornya sebagian kecil warga negara menguasai sebagian besar sumber-sumber ekonomi. Reformasi termasuk perubahan politik mengakibatkan kesenjangan tersebut semakin besar. Maka dari itu bagaimana strategi pengembangan riset dan inovasi ini dapat memperkecil bahkan mengurangi secara signifikan gap tersebut.

“Masalah pemanfaatan riset teknologi inovasi ini memang tidak mudah. Kita banyak temuan-temuan yang menurut ukuran kita bisa memberikan kontribusi dan daya saing ternyata belum bisa karena terdapat banyak hambatan. Maka dari itu integrasi potensi dan program-program daerah di bidang litbang menjadi strategis,” imbuhnya.

DRN sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. DRN memiliki peran strategis dalam merumuskan agenda riset nasional yang mendorong percepatan hilirisasi inovasi pada masyarakat.

##