SIARAN PERS
No. 14/SP/HM/BKKP/VI/2016

Menyadari bahwa penguatan usaha promotif dan preventif, serta keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional membutuhkan sistem pelayanan kesehatan nasional yang berorientasi pada pelayanan kesehatan primer. Dalam sistem ini dibutuhkan dokter yang mempunyai kompetensi sebagai pemimpin kesehatan di suatu wilayah untuk menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya yang disebut sebagai Dokter Layanan Primer (DLP).

Untuk itu, sejak tahun 2014, Kemristekdikti (pada saat itu Kemdikbud) bersama-sama dengan Kemkes sepakat untuk secepatnya mewujudkan program DLP dengan membentuk kelompok kerja percepatan pengembangan kebijakan dokter layanan primer berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI dan Menteri Kesehatan RI No.1/X/SKB/2014 dan No. HK.02.05/MENKES/418/2014. Pada tahun 2015, masa tugas kelompok kerja diperpanjang melalui Surat Keputusan Bersama Menkes dan Menristekdikti HK.02.05/Menkes/144/2015/ dan No. 157/M/Kp/IV/2015 untuk mempercepat pelaksanaan program DLP. Kelompok kerja telah melibatkan unsur stakeholders pendidikan kedokteran (Kemristekdikti, Kemkes, Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian). Kelompok Kerja Pelaksanaan Program DLP telah menghasilkan naskah akademik program DLP, standar pendidikan dan standar kompetensi DLP.

Pada tahun 2016, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat implementasi program DLP, diantaranya :
1) Penyelesaian regulasi program DLP melalui RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013

  • Kemristekdikti, Kemkes, KKI, AIPKI, PB IDI, MKKI dan ARSPI telah menghasilkan konsensus untuk mengawal implementasi program DLP sesuai amanah UU No.20/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi.
  • Program pendidikan DLP merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis.
  • Program pendidikan DLP merupakan salah satu pilihan karir bagi lulusan program profesi dokter.
  • Pembahasan norma DLP pada RPP telah melibatkan seluruh stakeholders terkait, dan telah menghasilkan norma yang telah disepakati untuk masuk pada RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013. Saat ini RPP dalam tahap pembahasan lintas kementerian.
  • Kemristekdikti akan mempercepat penyelesaian RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013

2. Perkembangan Persiapan Program Pendidikan DLP oleh Kemristekdikti :

  • Kemristekdikti melalui Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan melakukan percepatan pembukaan prodi DLP pada FK yang telah memenuhi syarat, untuk memenuhi kebutuhan dari users, sebagaimana disampaikan oleh Menkes melalui surat No. TU.02.01/Menkes/313/2016 tentang Permintaan Mandat untuk Program Pendidikan DLP
  • Nomenklatur program studi DLP sudah tertera pada lampiran Rancangan Kepmenristekdikti tentang Nama Program Studi dan Gelar pada Perguruan Tinggi
  • Standar pendidikan DLP telah diatur pada rancangan Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
  • Kemristekdikti melalui Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti, dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan mendukung penyiapan dosen untuk prodi DLP dengan memberikan penugasan pada dosen yang memiliki bidang keahlian sesuai kurikulum pendidikan DLP

Untuk mengawal implementasi program DLP, Menristekdikti telah menerbitkan Kepmenristekdikti tentang Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi – Kementerian Kesehatan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan, yang salah satu bidangnya adalah pengembangan dan implementasi program DLP.