SIARAN PERS

Jakarta 8 Desember 2016

Pemerintah berkomitmen untuk secara sistematis dan terprogram meningkatkan mutu sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah mengeluarkan beberapa kebijakan dan pengaturan tentang pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu: Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bersama Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan institusi yang menurut kewenangan masing masing, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sitem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui proses akreditasi. Akreditasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a) menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
b) menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

BAN-PT bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

Sesuai Permenristekdikti No 32/2016, BAN-PT terdiri dari dua organ utama, yaitu Majelis Akreditasi yang berfungsi sebagai organ penyusun kebijakan akreditasi dan Dewan Eksekutif yang menjalankan kebijakan dan proses akreditasi. Pada tanggal 22 September 2016, telah dikukuhkan keanggotaan kedua organ tersebut, yaitu 8 Anggota Majelis Akreditasi dan 5 Anggota Dewan Eksekutif oleh Menristekdikti. Direktur Dewan Eksekutif adalah ex-officio anggota Majelis Akreditasi. Menristekdikti juga telah mengangkat Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi, serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif BAN-PT.

Sampai dengan tanggal 8 Desember 2016, BAN-PT telah mengakreditasi 1.044 perguruan tinggi dan 19.011 program studi.

Penyelenggaraan proses akreditasi oleh BAN-PT sepenuhnya menggunakan dana APBN. Rata-rata satuan biaya untuk proses akreditasi per institusi adalah Rp. 64.300.000, sedangkan rata-rata satuan biaya untuk proses akreditasi per program studi adalah Rp. 30.800.000.

Pada tahun 2016, BAN-PT telah memproses 276 usulan akreditasi institusi perguruan tinggi, dan 3403 program studi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses akreditasi, BAN-PT sedang mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada bulai Mei 2017. Sistem ini diharapkan juga akan memudahkan perguruan tinggi dalam penyampaian dokumen akreditasi yang dapat disampaikan secara online, asesmen kecukupan dilakukan oleh asesor di tempat asal asesor. Diharapkan, dengan penerapan SAPTO satuan biaya proses akreditasi juga akan dapat ditekan hingga 20%.

Pada saat ini, BAN-PT juga tengah mengembangan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang akan menjadi pijakan baru untuk proses akreditasi BAN-PT. SAN akan menjadi pijakan dalam mengembangkan instrument akreditasi baru sesuai amanat Permenristekdikti No 32/2016.

Instrumen akreditasi dimaksud akan lebih berorientasi pada output dan outcome dari proses akademik di perguruan tinggi, sehingga lebih relevan dan mencerminkan mutu akademik suatu perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi yang baru tersebut direncanakan untuk mulai disosialisasikan pada tahun 2017, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun 2018.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, mengatakan saat ini perguruan tinggi yang terakreditasi A sudah lebih banyak dari sebelumnya. Pihaknya sangat mendorong semua orang untuk memacu kualitas perguruan tinggi. Indonesia memiliki jumlah perguruan tinggi yang sudah mencapai sekitar 4000 lebih. Namun permasalahan yang melingkupi masih seputar keberadaan dosen yang mumpuni dan jumlah publikasi yang dikeluarkan.

“Saat ini capaian (publikasi) kita sudah mencapai 9000 lebih. Menurut saya belum signifikan dengan jumlah dosen dan guru besar kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Regulasi telah kami lakukan yaitu riset berbasis output. Para peneliti sudah harus berbasis hasil atau keluaran bukan aktifitas,” ujarnya saat acara Rapat Kerja Tahunan BAN-PT, di Sari Pan Pacific Hotel, Kamis, 8 Desember 2016.

Menristekdikti menambahkan mutu pendidikan yang baik dan terakreditasi haruslah meliputi komponen-komponen mulai dari dosen yang baik, mahasiswa mendapatkan proses pembelajaran yang baik, lulusannyah diserap pasar kerja dengan baik, publikasi dosen makin baik, cara pengajaran, ruang kelas, dan ketersediaan laboratorium, serta financing tersedia dengan cukup untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik.

“Sehingga mereka bisa meningkatkan publikasi internasionalnya,” tutupnya.

##