SIARAN PERS

No. 04/SP/HM/BKKP/I/2017

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat penting, karena tahun tersebut merupakan tahun pertengahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) yang merupakan setengah perjalanan dari RPJMN 2015-2019. Agenda RPJMN 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Kemenristekdikti hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing, jika pembangunan iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan inovasi teknologi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk itu, maka pemantauan dan penajaman program dan kegiatan yang ‘telah dilakukan’ dan ‘akan dilakukan’, dengan melibatkan komunitas iptek dan pendidikan tinggi, melalui komitmen dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan prioritas, sangatlah diperlukan untuk mewujudkan kontribusi nyata tersebut. Berbeda dengan Rakernas Ristekdikti di tahun 2016, kali ini Rakernas diselenggarakan lebih sederhana, hanya berlangsung selama satu hari 30 Januari 2016 dan untuk pertama kalinya dilakukan di luar kota Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembagan Iptekdikti tidak hanya berpusat di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dapat ditemukan di daerah.

Rakernas Ristekdikti 2017 ditujukan antara lain untuk memperkuat sinergi antara Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta), Politeknik, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pendidikan Tiggi (DPT), Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balitbang Kementerian, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah, BUMN, KADIN, Pusat Penelitian, Industri dan lembaga terkait lainnya; melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Ristekdikti 2016, serta mempersiapkan pelaksanaan program/kegiatan prioritas 2017; serta menguatkan Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti menuju tata kelola yang efisien, transparan dan akuntabel.

Diharapkan sekitar 250 peserta dari Insitusi/Lembaga yang telah disebutkan, serta Pimpinan DPR RI Komisi X, dan Komisi VII, DPD RI , serta DPD DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerhati dan pelaku Iptekdikti lainnya, dapat berpartisipasi pada Rakernas 2017. Pada Rakernas 2017, akan diluncurkan (a) Permen Baru Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi (PT) dan (b) Program Evaluasi Kinerja Professor dan LK. Kemudian topik-topik yang akan didiskusikan antara lain adalah :

  • Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi yang memiliki daya saing,
  • Revitalisasi Politeknik, Science Technology Park (STP), Pusat Unggulan Iptek (PUI), dan ‘World Class University (WCU),
  • Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi yang Memiliki Daya Saing,
  • Revitalisasi Poltek, Scie Tech Park,  Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan World Class University (WCU),
  • Professor Kelas Dunia, Renstra SDM Ristek dan Dikti,
  • Rencana Induk Riset Nasional dan Kebijakan Penelitian,
  • Inovasi Industri (Model Teaching Industry) dan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT),
  • Pembangunan Birokrasi yang Bersih dan Pengawalan Program di Kemristekdikti.

Selain itu pada Rakernas Ristekdikti 2017, juga akan dilaksanakan

  1. Rencana pelaksanaan Hakteknas 2017,
  2. Penandatanganan Kerjasama antara 12 Poltek dengan para mitra industrinya,
  3. Peluncuran aplikasi Science and Technology Index (Sinta), serta
  4. Pameran Iptekdikti dari perwakilan LPNK, PT dari DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Hasil yang diharapkan dari Rakernas Ristekdikti 2017 adalah :

  1. Model-model sinergi program Ristek dan Dikti dalam topik=topik diskusi sebagimana disebutkan diatas.
  2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 2016, serta persiapan pelaksanaan program/kegiatan prioritas 2017.
  3. Rencana aksi penguatan reformasi birokrasi.