Jatinangor – Demi mendorong peningkatan mutu pendidikan, riset, dan inovasi di Indonesia, Kemenristekdikti memberikan perhatian yang serius mengenai pentingnya publikasi internasional pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Perguruan Tinggi Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir pada Peresmian Tata Kelola Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH), di kampus Unpad Jatinangor, Sabtu, (14/1).
“Saya yakin dengan menjadi PTN Badan Hukum, Unpad akan mampu mendongkrak jumlah publikasi ilmiah pada tingkat internasional,” tuturnya.
Menristekdikti juga menambahkan dari total 4.405 Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Indonesia, baru 2 Perguruan Tinggi yang mampu masuk dalam peringkat 500 Perguruan Tinggi terbaik dunia. Sedangkan pada peringkat jumlah publikasi ilmiah di tingkat ASEAN, Indonesia masih menempati urutan ke-4.
“Unpad punya modal yang tidak perlu diragukan lagi, peluang dalam meningkatkan kualitas melalui otonomi dan mampu tembus dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia bisa tercapai. Berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kolaborasi nasional dan internasionalnya sudah Unpad lakukan selama ini,” tambahnya.
Dengan dorongan peningkatan jumlah publikasi diharapkan aktivitas riset tidak hanya selesai menjadi arsip perpustakaan. Saat ini, Kemenristekdikti tengah menggulirkan berbagai regulasi yang mendorong civitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan publikasi ilmiah nasional maupun internasional.
“Pada tingkat guru besar, kami mengharuskan setiap profesor melakukan publikasi internasional serta Dosen Lektor Kepala juga wajib publikasi ilmiah internasional,” tegas Nasir.
Selain mendorong meningkatkan jumlah publikasi, PTN Badan Hukum juga diberi amanat untuk mampu mengelola sistem keuangan dengan lebih baik. Unpad harus mampu mengkreasikan pola keuangan yang tidak membebankan mahasiswa.
“Unpad bisa menjadi holding university atau perguruan tinggi yang berbasis pada inovasi. PTNBH harus mampu mengkreasikan berbagai inovasi riset yang bisa dikorporasikan untuk menghasilkan pendapatan terhadap operasional universitas,” papar Nasir.
Sementara itu, Rektor Unpad, Tri Hanggono Ahmad mengatakan, dengan transformasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, Unpad diharapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang mandiri, unggul, dan maslahat. Hal penting yang dilakukan ialah melakukan penyesuaian tata kelola, organisasi, dan mewujudkan reformasi birokrasi.
“Dalam mewujudkan kekuatan akademik sebagai sumber daya kuat PTN Badan Hukum, Unpad sendiri sudah membangun berbagai pusat unggulan,” ujar Tri Hanggono.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad, Rudiantara, menyampaikan, selain berubah status, hal terpenting pada perubahan Unpad menjadi PTNBH ialah perubahan sikap dalam mengelola universitas yang harus disadari oleh seluruh jajaran pimpinan universitas.
Acara peresmian Unpad menjadi PTN Badan Hukum ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, serta Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti.