SIARAN PERS
No. 13/SP/HM/BKKP/VI/2016

Program afirmasi pendidikan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP), ADik-Papua dan bagi putra-putri asal daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), ADik 3T adalah program keberpihakan pemerintah kepada Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat, dan Provindi daerah 3T yang secara faktual mengalami kesulitan untuk mengakses proses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang berkualitas. Esensi program ADik Papua adalah, bahwa pemerintah hadir untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak OAP dan dari daerah 3T untuk memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi terbaik, agar mampu mensejajarkan diri dengan saudara-saudaranya yang lain, se-bangsa dan se-tanah air.

Kerangka program ADik adalah merekrut calon mahasiswa terbaik disetiap Kab/Kota di Provinsi Papua – Provinsi papua Barat, dan Provinsi daerah 3T untuk ditempatkan di 48 PTN terbaik dan 22 Politeknik negeri di seluruh Indonesia. Mereka diutamakan bagi yang memilih program studi sesuai dengan kebutuhan daearahnya seperti ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu pertanian dan semua turunannya, ilmu lingkungan, pertambangan dan ilmu pendidikan. Mereka diberikan bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- per semester dan bantuan biaya pendidikan kepada PTN pelaksana sebesar Rp 2.400.000,- per semester per mahasiswa. Mereka juga ditempatkan di asrama mahasiswa oleh PTN yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa. Sejak dimulainya, program ADik Papua pada tahun 2012 hingga 2015 sudah 1.855 mahasiswa yang berhasil melakukan registrasi di PTN pelaksana diseluruh tanah air, mulai di Aceh hingga ke Maluku. Hingga pada tahun 2016 ini, program ADik telah menghasilkan 1 lulusan sarjana akuntansi di Universitas Palangkaraya, 2 lulusan sarjana teknik sipil dan 2 lulusan sarjana administrasi publik di Universitas Halu Oleo Kendari. Sementara program ADik 3T yang dimulai sejak tahun 2013, hingga saat ini sebanyak 530 mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di berbagai PTN di tanah air.

Pada hari ini tanggal 4 Juni 2016, diadakan seleksi ujian tulis program ADik 2016 secara serentak di 15 Provinsi dengan peserta sebanyak 3.260, yaitu; Papua 1.264 peserta, dengan rincian ; Jayaputa 228 peserta, Mambramo Raya 36, peserta, Biak Numfor 168 peserta, Merauke-Asmat-Mappi 172 peserta, Nabire 192 peserta, Mimika 64 peserta, Tiom 92 peserta, Nduga 32 peserta, Wamena 208 peserta, Dekay 40 peserta dan oksibil 32 peserta. Sedangkan Papua Barat 681 peserta yang terdiri atas; Manokwari 65 peserta, Sorong 296 peserta, Fak-Fak 135 peserta, Kaimana 21 peserta, Raja Ampat 89 peserta, Sorong Selatan 37 peserta dan Teluk Wondama 38 peserta. Provinsi Aceh 150 peserta, Sumatera Barat 110 peserta, Bangka Belitung 77 peserta, Jawa Timur 26 peserta, Banten 29 peserta, NTT 120 peserta, Kalimantan Tengah 40 peserta, Kalimantan Timur 203 peserta, Sulawesi Utara 32 peserta, Sulawesi Tenggara 82 peserta, Gorontalo 111 peserta, Maluku 194 peserta, dan Maluku Utara 141 peserta. Peserta ujian tulis adalah siswa-siswi SMA – SMK sederajat yang direkomendasikan oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kab/kota dan provinsi untuk mengikuti seleksi ADik 2016.

Materi seleksi adalah materi yang sama dengan seleksi SBMPTN dengan beberapa penyesuaian, agar tidak mengurangi mutu peserta yang dinyatakan lulus. Soal ujian dibuat oleh tim SBMPTN dan didistribusikan ke PTN Koordinator di provinsi masing-masing, untuk dilaksanakan dan dipantau oleh tim dari IPB untuk wilayah barat, dan tim dari Unhas untuk wilayah timur. Tempat pelaksanaan ujian tulis diupayakan mendekati tempat domisili calon mahasiswa, sehingga mereka tidak perlu dimobilisasi ke ibu kota provinsi sebagaimana pelaksanaan SBMPTN.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diterima di PTN pilihannya masing-masing, dan bagi mereka yang bersedia ditempatkan di PTN manapun akan didistribusikan ke PTN secara merata sehingga peserta ADik akan tersebar di 48 PTN dan 22 Politeknik.

Belum semua Provinsi daerah 3T di Indonesia, menyatakan siap menerima program ini, karena adanya konsekwensi biaya transportasi mahasiswa dari daerah ke seluruh PTN tujuan. Untuk itu pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan serentak di semua provinsi, namun dilaksanakan secara bergantian sesuai kemampuan daerah masing-masing.