SIARAN PERS
No.19/SP/HM/BKKP/IX/2016

Serpong, 20 September 2016

Tantangan dalam dunia riset dan industri di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan seputar perbedaan kebutuhan industri dengan hasil inovasi yang dihasilkan, hasil riset masih dalam skala uji coba dan beresiko tinggi mengalami kegagalan, masih lemahnya tingkat kepercayaan dunia industri terhadap pemanfaatan hasil riset anak bangsa dan  atau anggaran riset masih belum optimal.  Maka dari itu diperlukan hilirisasi yakni bagaimana mengantarkan hasil riset universitas atau lembaga litbang  masuk ke sektor Industri. Hal ini penting karena telah banyak kegiatan riset yang menghasilkan berbagai inovasi di berbagai bidang fokus dan sektor akan tetapi masih belum banyak yang dimanfaatkan oleh industrri.  Universitas dan industri seolah berjalan masing-masing, tidak saling bersinggungan dan tidak saling mendapatkan manfaat. Selama ini hasil riset para akademisi dan mahasiswa di perguruan tinggi belum banyak dimanfaatkan dunia industri dikarenakan disinyalir tidak pas dengan kebutuhan.

Oleh karena itu, untuk membangun hubungan yang harmonis antara dunia industri dengan dunia riset, diperlukan saluran interaksi yang khusus melakukan mediasi kebutuhan kedua pihak. Dalam hal ini kelembagaan manajemen inovasi ini perlu dibangun dan dikembangkan untuk menunjang penguatan inovasi. Selain untuk mediasi hubungan antara lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan dunia industri, kelembagaan manajemen inovasi juga perlu dibangun untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan para peneliti dan pengelola perguruan tinggi tentang komersialisasi hasil riset. Lalu pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan jumlah produk inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga litbang yang dimanfaatkan di industri dan ketermanfaatannya secara ekonomi dan sosial.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hubungan harmomis tersebut dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui penyelenggaraan Workshop Manajemen Inovasi dengan tema “Strategi Penguatan Manajemen Inovasi di Perguruan Tinggi” pada Selasa, 20 September 2016 di Graha Widya Bhakti, Puspiptek- Serpong. Topik-topik khusus yang diangkat dalam workshop ini diharapkan mampu memformulasikan rekomendasi pengembangan kelembagaan manajemen inovasi di perguruan tinggi sebagai salah satu perwujudan peran inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, inovasi (innovation) memang merupakan alat ungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di era persaingan global, disamping peranan pendidikan tinggi dan pelatihan (higher education and training). Keberhasilan pembangunan ekonomi yang berlandaskan inovasi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura menjadi bukti nyata pentingnya penguatan inovasi.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, mendefinisikan inovasi sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Definisi inovasi secara lebih luas diberikan di dalam RUU yang mensyaratkan ketermanfaatan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penetapan dan/atau penerapan secara komersial, ekonomi dan/atau sosial budaya. Oleh karena itu, perlu adanya kelembagaan manajemen inovasi di lembaga penelitian, terutama perguruan tinggi, untuk meningkatkan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke industri.

Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dulu hanya terbatas pada executing kegiatan, tidak lagi memadai untuk mendorong penguatan inovasi. Penguatan inovasi perlu didukung melalui aplikasi tiga platform: regulating, executing, dan empowering. Regulating meliputi perumusan dan penetapan kebijakan, serta harmonisasi kebijakan sektoral. Empowering mencakup peningkatan kapasitas dan kapabilitas, mediasi, difusi, diseminasi, standarisasi, dan sertifikasi. Rencana kerja terakhir, yaitu executing mencakup teknis pendanaan inovasi, kolaborasi dengan industri, start-up, klaster inovasi dan teaching industry.

Dari sisi regulating, manajemen inovasi membutuhkan aturan mengenai mobility peneliti/perekayasa/dosen ke industri, reward bagi peneliti/perekayasa/dosen, dan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk menghasilkan produk inovasi setiap tahunnya. Kemudian, fasilitasi pendanaan inovasi, pengembangan teaching industry, pengembangan konsorsium inovasi dan pengembangan wahana interaksi ABG dengan industri perlu dibangun. Empowering menekankan pada perlunya pengembangan/penguatan unit-unit intermediasi/technology transfer office (TTO) dan regionalisasi inovasi di perguruan tinggi.

Pelaksanaan workshop ini dibagi menjadi tiga komisi dengan masing-masing topik yakni Isu-isu Strategis Tridharma Perguruan Tinggi  dalam upaya Mendorong SDM Perguruan Tinggi yang Inovatif (Komisi I), Manajemen Inovasi di Perguruan Tinggi (Komisi II), Technopreuneur dan Inkubasi di Perguruan Tinggi (Komisi III). Peserta workshop terdiri dari unsur-unsur PTN/PTS yang menangani Pengabdian Masyarakat/hilirisasi hasil risbang, meliputi PTNBH, PTNBLU, perwakilan dari beberapa PTN Satker per Kopertis, dan seluruh Sekretariat Direktorat Jenderal/Direktur/Kepala Pusat lingkup Kementerian Ristekdikti.

##