Surabaya-Deklarasi penguatan rasa cinta tanah air atau NKRI terus dilakukan baik dari kalangan perguruan tinggi maupun lembaga lain. Dalam kesempatan ini, Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur sebagai lembaga yang mewadahi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur mencanangkan deklarasi penguatan NKRI dalam rapat kerjanya pada Sabtu (16/9/2017) di Hotel Majapahit, Surabaya.

Rapat kerja APTISI dengan tema “Merajut Kebangsaan Untuk Penguatan NKRI” Wilayah VII Jawa Timur diikuti oleh seluruh pimpinan PTS yang ada di Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwignjo, Ketua APTISI Suko Wiyono, Koordinator Kopertis VII Suprapto, serta Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Ideologi Pancasila Hariyono.

Terkait tema yang diangkat pada rapat kerja APTISI kali ini, Menristekdikti mengatakan bahwa masalah wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dan kita harus menjaga 4 pilar kebangsaan yang digagas oleh founding fathers kita yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Menristekdikti kemudian dalam sambutannya menyoroti masalah mutu perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan peningkatan national competitiveness atau daya saing bangsa. Salah satu hambatannya adalah banyaknya masalah dosen yang ada di perguruan tinggi.

“Perguruan tinggi banyak masalah pada dosen, apalagi masalah homebase. Satu program studi homebase dosennya minimal ada 6,” ungkap Menteri Nasir.

Menteri Nasir menuturkan nantinya homebase dosen yang ada di prodi akan ditarik minimal di jurusan. Tujuannya agar resource sharing atau penggunaan SDM dapat dikelola dengan lebih baik.

Masalah dosen lainnya, Menteri mengatakan masih banyak dosen yang masih belum memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai dengan UU No. 15 tahun 2005. Namun bisa saja seseorang yang kualifikasinya D3 atau D4 menjadi dosen dengan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimana orang tersebut memiliki kompetensi yang setara dengan master atau doktor.

Selain itu, Menteri juga mengungkapkan permasalahan selama ini banyak pengajuan program studi yang tidak ada nomenklaturnya. Menurutnya hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.

“Contohnya di Fakultas Teknik ada Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Elektro, tapi ada ilmu diantara 2 jurusan tersebut, yaitu mekatronika. Maka silakan untuk membuka prodi tersebut,” pungkasnya.

Kepada seluruh pimpinan PTS di Jawa Timur yang hadir, Menteri Nasir pun mendorong agar PTS di Jawa Timur untuk mencapai national competitiveness.

“PTS yang akreditasi A di Jawa Timur baru ada 5. Yang akreditasinya B harus dikawal untuk bisa menjadi akreditasi A dan menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Sedangkan yang akreditasinya C hrs makin baik,” pesan Menteri Nasir.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua APTISI mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang saling menjaga sesama suku dan golongan. “Tidak bisa pemerintah, politikus, aktivis, jurnalis saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebhinekaan,” pungkasnya.
Untuk itu penanaman nilai-nilai Pancasila di kampus dipandang sangat penting melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Sementara itu Koordinator Kopertis VII melaporkan ada sekitar 330 PTS di Jawa Timur. Jumlahnya memang berkurang sedikit demi sedikit namun bertambah kualitasnya.

“Semoga dosen yang dibina bersama bisa memajukan Jawa Timur. Karena sebuah kemajuan wilayah adalah dari perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi kebanyakan adalah PTS,” ujarnya.

Suprapto mengimbuhkan awal 2018 nanti
Kopertis akan berubah statusnya menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Untuk itu dalam rapat kerja ini dia berharap dapat dibahas apa yang bisa ditonjolkan di Kopertis jika nanti menjadi L2Dikti.

Wagub Jatim Saifullah Yusuf pun menyambut baik apa yang disampaikan Koordinator Kopertis VII. Pihaknya mengatakan akan mendukung berdirinya L2Dikti nanti agar bisa mengintegrasikan PTN dan PTS.

Di samping itu, Saifullah juga
menyambut baik upaya APTISI dalam rangka ikut menjaga tanah air dengan mengembangkan sikap cinta tanah air di kalangan pendidikan tinggi.

“Perguruan tinggi sebagai salah satu benteng untuk meneguhkan sikap NKRI.
Jika perguruan tinggi terlibat, saya percaya kita bisa menjaga rasa cinta tanah air kita,” katanya.