SIARAN PERS

No. 08/SP/HM/BKKP/IV/2016

Dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan, sesuai amanah UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan, yang salah satu kebijakan utamanya adalah penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional. Bidang kesehatan yang telah menjalankan uji kompetensi secara nasional hingga saat ini adalah kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan ners. Uji kompetensi nasional ini diharapkan dapat mengurangi disparitas kualitas lulusan dari sekitar 2200 program studi bidang kesehatan. Dalam hal tantangan global, uji kompetensi nasional merupakan bagian dari upaya standardisasi registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Uji kompetensi nasional diharapkan mampu menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien. Dari sisi pendidikan, uji kompetensi nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di tiap institusi pendidikan, dan menjadi dasar pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian.

Pengembangan dan implementasi uji kompetensi bidang kesehatan dilakukan secara bertahap untuk setiap bidang. Sistem uji kompetensi nasional untuk bidang kedokteran telah mendapatkan rekognisi internasional (world class) dari konsultan internasional Bank Dunia. Oleh karena itu, sistem uji kompetensi nasional bidang kedokteran diadopsi untuk pengembangan sistem uji kompetensi bidang kesehatan lain. Untuk uji kompetensi bidang kedokteran dan kedokteran gigi, dasar kebijakan implementasi sudah diperkuat melalui UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. Peserta yang lulus uji kompetensi mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi, dan sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) diselenggarakan secara nasional dengan menggunakan 2 jenis uji,  yaitu uji pilihan jamak/multiple choice questions (MCQ) menggunakan komputer (Computer Based Test/CBT) dan uji keterampilan pemeriksaan klinis (Objective Structured Clinical Examination/OSCE). UKMPPD dan UKMP2DG dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November untuk UKMPPD; dan Januari, April, Agustus dan Oktober untuk UKMP2DG. Hingga saat ini, jumlah FK dan FKG yang telah mengikuti UKMPPD dan UKMP2DG, masing-masing sebanyak 69 (dari 75 FK) dan 25 (dari 30 FKG).
Untuk UKMPPD, sejak Agustus 2014, jumlah peserta UKMPPD adalah 18.840 peserta. Kelulusan 1st taker UKMPPD selama tahun 2015 adalah sekitar 70 % untuk CBT, dan 90 % untuk OSCE (Nilai Batas Lulus 66). Untuk UKMP2DG, sejak November 2014 hingga saat ini, jumlah peserta UKMP2DG adalah 5556 peserta, dengan rerata % kelulusan UKMP2DG adalah sekitar 65% untuk CBT dan 85% untuk OSCE (Nilai Batas Lulus 60). Dalam upaya meningkatkan compliance terhadap standar UKMPPD, panitia telah memberikan sanksi yang tegas kepada peserta uji maupun institusi penyelenggara uji yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan UKMPPD.

Untuk uji kompetensi bidang keperawatan, kebidanan dan ners, saat ini masih dalam tahap awal untuk implementasi uji kompetensi sebagai exit exam secara penuh sesuai amanah UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No.38/2014 tentang Keperawatan. Uji kompetensi diselenggarakan secara nasional 2 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan 2 jenis uji, yaitu uji pilihan jamak/multiple choice questions (MCQ) menggunakan komputer (Computer Based Test/CBT) untuk profesi ners, dan menggunakan kertas (Paper Based Test) untuk DIII keperawatan dan DIII Kebidanan.  Peserta yang lulus uji kompetensi nasional mendapatkan sertifikat kompetensi bagi lulusan pendidikan vokasi atau sertifikat profesi bagi lulusan pendidikan profesi. Jumlah peserta dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2014, jumlah peserta sebanyak 115.852 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 129.877 peserta. Di sisi lain, % kelulusan uji kompetensi cenderung masih fluktuatif. Pada periode I tahun 2015, % kelulusan untuk DIII Keperawatan, DIII Kebidanan dan Profesi Ners, secara berturut-turut adalah 29,49%, 36,03% dan 45,45%. Pada periode II tahun 2015, terjadi peningkatan % kelulusan menjadi 64,38 % untuk DIII Keperawatan,  71,78% untuk D III Kebidanan, dan 53,61% untuk Profesi Ners. Panitia masih melakukan kajian tentang hasil kelulusan uji kompetensi ini. Pada periode April 2016, sejumlah 62.891 peserta yang berasal dari 257 prodi profesi ners, 554 prodi DIII Kebidanan, dan 416 prodi DIII Keperawatan, mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 April untuk Profesi Ners, 9 April untuk DIII Kebidanan, dan 16 April untuk DIII Keperawatan.

Dalam upaya melakukan diseminasi praktik baik implementasi uji kompetensi nasional di Indonesia kepada masyarakat internasional, dan untuk mendapatkan rekomendasi penyempurnaan standar uji kompetensi hingga memenuhi standar global, Kemristekdikti telah memfasilitasi publikasi internasional terkait hasil evaluasi uji kompetensi bidang kedokteran; dan bidang keperawatan, kebidanan dan ners. Pada bulan Maret 2016 telah dilakukan publikasi ilmiah mengenai analisis hasil UKMPPD periode 2014-2015 dengan mengangkat tema “Development of Institutional Feedback based on National Examination”, dan hasil monitoring dan evaluasi implementasi uji kompetensi bidang kesehatan tahun 2015 dengan mengangkat tema “Competence-based Examination to Strengthen Quality of Health Higher Education and Healthcare System in Indonesia”, di Ottawa & ANZAHPE Conference, Australia. Selanjutnya, diharapkan hasil evaluasi implementasi uji kompetensi semua bidang dapat menghasilkan lebih banyak publikasi ilmiah, yang pada akhir dapat memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu uji kompetensi secara berkelanjutan, Kemristekdikti melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melakukan penguatan mutu standar uji (soal, sumberdaya manusia, sarana/prasarana dan sistem kelembagaan panitia) secara berkesinambungan. Selain itu, hasil uji kompetensi juga akan menjadi dasar pembinaan program studi bidang kesehatan, dan menentukan kuota penerimaan mahasiswa baru program studi tersebut. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang erat dari berbagai stakeholders  pendidikan tinggi kesehatan, utamanya asosiasi institusi pendidikan dan organisasi profesi.