KAMOJANG – Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang besar di sepanjang jalur vulkanik Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara lalu berbelok ke Maluku dan Sulawesi yang berpotensi menghasilkan listrik sekitar sebesar 29.000 MW atau setara dengan 40% potensi panas bumi yang ada di dunia.

Namun ternyata pemanfaatannya baru sekitar 1.500-an Mega Watt atau sekitar kurang dari 5% potensi yang ada. Kapasitas terpasang tersebut seluruhnya juga masih mengadopsi teknologi asing.

Jika penguasaan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tidak segera dilakukan oleh sumberdaya manusia dan industri dalam negeri maka kita hanya akan menjadi pasar bagi negara lain. Untuk itu, pemerintah mulai berupaya mengembangkan energi panas bumi guna memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tingkat pimpinan (senior official meeting) baru-baru ini yang digagas oleh DPR, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendapat tugas untuk membuat pusat studi panas bumi.

“Oleh karena itu kami menginisiasi pusat studi tersebut dengan konsorsium riset pengembangan energi panas bumi,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhamad Dimyati.

Kemenristekdikti telah memulai inisiasi konsorsium ini yang rencananya akan mulai dibiayai pada tahun 2017. Konsorsium ini dikatakan Dimyati masih merupakan embrio yang terdiri dari para peneliti di perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

PLTP pertama berskala kecil (3 Megawatt) telah berhasil dioperasikan untuk kebutuhan komersial yang dikembangkan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) bekerjasama dengan BPPT. PLTP pertama yang beroperasi secara komersial di Indonesia tersebut terletak di Kamojang Garut.

PLTP 3MW yang diluncurkan di Kamojang ini adalah perwujudan dari upaya riset teknologi tipe flash condensing. Dari sisi bisnis, bila PLTP skala kecil ini berhasil melampaui tahap pengujian lapangan, durabilitas dan kehandalan, maka hasil nya akan siap untuk dilakukan proses hilirisasi.

Menristekdikti, Mohamad Nasir sangat menyambut baik kerjasama yang terjalin antara BPPT, PT PGE, dan akademisi dalam mengembangkan potensi panas bumi ini.

“Saya mengapresiasi PGE yang mau mengujicobakan pembangkit listrik panas bumi skala kecil. Kemampuan anak bangsa dalam hal ini sebenarnya ada. Problemnya seringkali tidak sinkron antara pendidikan tinggi, dunia usaha dan peneliti, tidak link and match. Kolaborasi perekayasa dengan industri bisa bersatu dengan baik untuk memenuhi energi dalam negeri,” jelasnya saat Kunjungan Kerja ke PT PGE di Kamojang Garut, Selasa (28/02).

Dirinya juga berpesan agar local content (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) harus diusahakan meningkat terus menerus. Konsorsium nantinya harus dapat menghimpun sisi hulu dan hilir. Pembentukan konsorsium dan implementasinya ini diharapkan akan mampu mempercepat pengembangan industri energi panas bumi oleh SDM dan industri dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyebutkan pengembangan energi panas bumi memerlukan keberpihakan dari pemerintah agar pemanfaatannya dapat optimal. Agus meminta kepada pemerintah agar proses pengembangan energi ini dapat dipercepat karena anggarannya sudah ada.

“Legal standing harus ada juga supaya bisa melakukan segala sesuatunya dengan aman,” imbuhnya.

Konsorsium Riset Nasional akan mendukung penuh Konsorsium Industri Nasional dimana konsorsium tersebut program Industri PLTP Dalam Negeri, termasuk tentang dukungan pendanaannya dan pasarnya, dapat lebih terarah dan terintegrasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pegendaliannya.

Galeri