Kurangnya sarana dan prasarana memadai, kualifikasi SDM pengajar yang belum sesuai kebijakan pemerintah, permasalahan akreditasi hingga beasiswa dan persyaratan NIDN/NIDK menjadi bahasan dalam dialog Komisi X DPR RI bersama pimpinan Kopertis Wilayah XII dan Perguruan Tinggi seprovinsi Maluku Utara pada Selasa, 22 Maret 2016 di Aula Nuku gedung Rektorat  Universitas Khairun, Ternate.

Pertemuan Tim Komisi X DPR RI dengan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ini dilakukan di sela-sela agenda Kunjungan Kerja DPR RI di Maluku Utara pada tanggal 21-22 Maret 2016. Kunjungan pada masa reses persidangan tersebut digunakan untuk menampung aspirasi dari perguruan tinggi negeri dan swasta mengenai kondisi pendidikan di provinsi Maluku Utara serta permasalahan yang terjadi.

Tim Komisi X DPR RI yang terdiri Isma Yatun, Asdi Narang, Sofyan Tan, Noor Achmad, Venna Melinda, Muslim, Nurhasan Zaidi, SY Anas Thahir, dan Dadang Rusdiana, didampingi perwakilan dari Kemristekdikti, Direktur Pembelajaran, Paristiyanti Nurwardani, serta Direktur Karir dan Kompetensi, Bunyamin Maftuh, dipimpin Rektor Universitas Khairun, Prof. Dr. Husen Alting sebagai moderator mendiskusikan berbagai permasalahan yang dikemukakan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Pembelajaran mengatakan Kemristekdikti sedang mendiskusikan Peraturan Menteri untuk penyetaraan pengajar yang sudah berpengalaman dengan syarat-syarat tertentu.

“Kami sedang menyusun Permen yang membahas penyetaraan pengajar yang sudah berpengalaman dengan syarat-syarat tertentu sehingga hal yang terjadi khususnya di Indonesia Timur karena kekurangan tenaga pengajar sesuai pendidikan yang dijadikan persyaratan bisa teratasi, “ jelas Paris dihadapan peserta yang hadir.

Paris menambahkan menanggapi permasalahan akreditasi, pihaknya akan mengkaji penetapan persyarat yang ditetapkan di Indoenesia Timur khususnya Maluku Utara dengan yang ada di Indonesia Barat.

Pada kesempatan tersebut menanggapi permasalahan beasiswa, Direktur Karir dan Kompetensi, Bunyamin Maftuh menyampaikan pada tahun 2015 sudah ada ribuan beasiswa yang diberikan di Maluku Utara. Namun pihaknya berjanji akan memaksimalkan beasiswa yang ada dan akan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Dalam Kunjungan Kerja tersebut Tim Komisi X memperoleh berbagai informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan anggaran bagi Maluku Utara. Mereka berjanji untuk berusaha menyampaikan aspirasi yang ada agar bisa masuk dalam skema penganggaran APBN 2017. (wwj/awd)