Semarang – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir didampingi oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad meresmikan pembukaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, rabu (30/3).

“Saya tahu benar perjuangan Untag untuk membuka program ini. Mudah-mudahan dengan dibukanya program ini semakin memperkuat Sumber Daya Manusia dari hasil pendidikan di Untag. Dengan dibukanya lebar-lebar pintu MEA, maka artinya permasalahan di bidang hukum pasti akan bertambah rumit. Oleh karenanya program ini diberikan, salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin akan timbul,” ujar Nasir.

Menurut Nasir kebijakan-kebijakan program pemerintah yang sekiranya akan membelenggu dinamika perkembangan MEA dan pendidikan tinggi, akan ditarik kembali dan dikeluarkan kebijakan baru untuk disesuaikan dengan koridor MEA. Terobosan-terobosan yang ada akan terus dikembangkan untuk menyikapi MEA.

Untuk menjawab MEA ujar Nasir juga harus diperkuat dengan keterbukaan dan governance yang baik. Menteri Nasir berpesan bahwa transparansi program Doktor yang telah dibuka ini haruslah jelas dan tidak boleh ditutupi. “Jangan ada lagi mahasiswa yang hanya menitip absen atau nama saja, lakukan semua sesuai prosedur sehingga orang-orang yang dihasilkan adalah orang-orang yang berkompeten,” ungkap Nasir. Menurutnya yang paling penting dengan adanya program ini adalah kesiapan kita dalam hukum di bidang bisnis, investasi, ketenagakerjaan, pendidikan dan keimigrasian.

“Dengan Surat Keputusan yang diberikan oleh Kemristekdikti untuk membuka Program Doktor Ilmu Hukum ini, kami akan menjaga kepercayaan ini, dan berusaha sebaik mungkin agar nama baik Untag kami jaga sehingga keseriusan Kemristekdikti dalam membangun pendidikan tinggi di Indonesia juga ikut terealisasi dengan baik,” ujar Rektor Untag Semarang, Suparno. (dzi/bkkp)