Butir pertama dan kesepuluh dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi tantangan berat karena baik tingkat kemiskinan maupun indeks rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan masih terbilang tinggi.

Meski tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, namun pergerakan dalam satu dekade terakhir mengalami pelambatan, bahkan mulai merayap naik pada awal 2015. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 1970-an pemerintah telah gencar melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan.

“Ada permasalahan pada pemahaman serta parameter kemiskinan yang selama ini terlalu mengandalkan pada aspek moneter. Padahal, kemiskinan perlu juga untuk dilihat secara komprehensif dan beragam. Kami menyebutnya sebagai asymmetric poverty atau kemiskinan asimetris,” ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si. dalam Seminar HUT Ke-43 PSKK UGM dengan tema “KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA: Perspektif Kerakyatan”, Sabtu (9/4) di Auditorium Gedung Masri Singarimbun.

Dalam kesempatan ini, Hadna menyampaikan pentingnya penggunaan parameter yang tepat sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah, misalnya Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dikembangkan oleh Perkumpulan Prakarsa bersama Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Universitas Oxford. Dalam IKM, ukuran kemiskinan juga mencakup kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang memadai.

Selain masalah kemiskinan, tingkat ketimpangan di Indonesia juga masih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Menurut data BPS, rasio gini Indonesia pada 1999 sebesar 0,31 dan dalam perkembangannya mengalami peningkatan hingga 0,41 pada 2014. Sedangkan menurut Bank Dunia, pada kurun 2003 sampai 2010, konsumsi per kapita 10 persen penduduk terkaya di Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, sementara konsumsi 40 persen penduduk termiskin hanya naik kurang dari 2 persen per tahun.

“Ini menegaskan, ada kecenderungan kelompok miskin semakin tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas,” jelas Hadna lagi.

Selain parameter, hal penting lainnya yang perlu dikembangkan yakni metode pengukuran yang merakyat, yang melibatkan perspektif dan dinamika rumah tangga miskin beserta komunitasnya dalam perumusan kriteria dan pengumpulan data

Hal ini disampaikan oleh Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., Wakil Kepala PSKK UGM. “Prinsipnya, masyarakat khususnya rumah tangga miskin jangan hanya ditempatkan sebagai obyek. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat perlu mendorong mereka untuk lebih berdaya, dan bukannya mengalami ketergantungan,” kata Pande.

Dengan metode tersebut, kemiskinan tidak hanya dipandang secara multidimensi, tetapi juga beragam karena berangkat dari perspektif masyarakat, khususnya penduduk miskin (asymmetric poverty). Melalui identifikasi dan pengukuran yang semakin komprehensif dan tajam, diharapkan kebijakan yang dihasilkan pun menjadi lebih kontekstual dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan. (Humas UGM/Gloria)