Denpasar - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerap aspirasi perguruan tinggi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali (10/10). Pertemuan ini menjadi forum dialog untuk mengidentifikasi tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari pendanaan, pemerataan akses, hingga penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.
Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, dalam rangkaian kunjungan tersebut menyampaikan bahwa masukan para pemangku kepentingan, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi pendidikan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tinggi, termasuk dalam mengakomodasi karakteristik pendidikan vokasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan program studi untuk menjaga keberlanjutan bidang ilmu yang memiliki peminat terbatas, tetapi tetap dibutuhkan masyarakat. Hal ini mencakup program studi yang mendukung kebutuhan wilayah serta pelestarian budaya daerah melalui pendidikan bagi generasi penerus.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan simbolis beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, kepada mahasiswa Universitas Udayana. Penyerahan ini menjadi wujud dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa, sekaligus upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Melalui program KIP Kuliah, pemerintah mendorong mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi, data, dan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan. Masukan tersebut diperlukan untuk mendukung pembahasan berbagai kebijakan di Komisi X DPR RI, termasuk revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Forum ini sekaligus juga bisa menjadi serap aspirasi bagi kami untuk masukan-masukan terkait dengan RUU Sisdiknas,” ujarnya.
Sementara, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi, yang membawahi Bali dan Nusa Tenggara Barat menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menyampaikan bahwa PTS memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Bali, dengan proporsi akses pendidikan melalui PTS yang disebut mencapai sekitar 70 persen. Karena itu, dukungan pendanaan dan kebijakan yang memberikan kesempatan setara bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS diperlukan untuk memperkuat mutu pendidikan tinggi.
“Salah satu cara untuk meningkatkan angka partisipasi adalah beasiswa. Masyarakat ingin meningkatkan pendidikan sampai pendidikan tinggi, paling tidak memiliki harapan melalui beasiswa,” ujarnya.
Aspirasi mengenai pengembangan institusi, penerimaan mahasiswa baru, dan keberlanjutan program studi juga disampaikan oleh PTN yang menyoroti tantangan penerimaan mahasiswa baru, termasuk berharap memperoleh keleluasaan dalam menambah daya tampung mahasiswa. Dinamika lainnya juga turut menyoroti status PTN-BH, termasuk gejolak mahasiswa terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT). PTN berharap dukungan pendanaan dan kebijakan terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika serta mendorong perkembangan PTN di Bali secara seimbang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII, pimpinan Universitas Udayana, perwakilan Institut Seni Indonesia Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, Politeknik Pariwisata Bali, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Bali, perwakilan mahasiswa, serta undangan lainnya.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBersampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
