Lombok Barat – Tantangan kesehatan Indonesia semakin kompleks. Perubahan demografi, meningkatnya penyakit degeneratif, kesehatan mental, hingga resistensi antimikroba menuntut layanan kesehatan yang tidak hanya menangani pasien, tetapi juga mampu menjawab persoalan dari hulu.
Berdasarkan data BPS, proporsi penduduk lanjut usia mencapai 11,97 persen pada 2025. Sementara itu, biaya pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025 mencapai Rp108 triliun dengan claims ratio di atas 100 persen.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menilai kondisi tersebut perlu dijawab dengan kekuatan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi perguruan tinggi.
“Yang patut kita renungkan, lebih dari seperempat dana itu habis untuk penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah. Di sinilah rumah sakit pendidikan dengan ilmunya seharusnya memberikan jawaban, bukan sekadar menampung pasiennya,” ungkapnya dalam Kongres Nasional (Konas) Ke-7 Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (ARSPTN) Tahun 2026 di Lombok Barat, Sabtu (12/9).
Karena itu, ia mendorong rumah sakit pendidikan bertransformasi dari teaching hospital menjadi academic health ecosystem yang mengintegrasikan pendidikan, pelayanan, riset, dan inovasi.
“Rumah sakit pendidikan memerlukan transformasi supaya menjadi pusat keunggulan akademik, pusat riset yang hasilnya sampai ke pasien, pusat pengembangan teknologi dan sumber daya manusia kesehatan, sekaligus pusat pelayanan bermutu yang mampu berdiri secara profesional, berkelanjutan, dan humanis,” tegasnya.
Menurutnya, kemandirian juga menjadi bagian penting dari transformasi. Rumah sakit perlu mengembangkan sumber nilai melalui layanan unggulan, riset, teknologi, dan pendidikan berkelanjutan tanpa meninggalkan fungsi sosial.
“Universitas punya knowledge, rumah sakit punya clinical problem, industri punya kemampuan produksi. Kalau tiga ini kita satukan, kita punya functional innovation. Maka rumah sakit pendidikan jangan lagi hanya bertanya berapa anggaran yang diberikan kepada kita, tapi harus mulai bertanya berapa nilai yang bisa kita ciptakan,” ujarnya.
Rumah sakit pendidikan juga perlu menjadi living laboratory, tempat persoalan pelayanan dikembangkan menjadi riset dan hasilnya kembali kepada pasien dalam bentuk teknologi, produk, maupun model layanan.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Hamzi Fikri, menilai keberhasilan transformasi harus bermuara pada manfaat bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan transformasi itu sederhana, yaitu sejauh mana kemajuan tersebut dapat memperkuat kemampuan kita memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih mudah dijangkau masyarakat,” ujar Fikri.
Ia menambahkan, tantangan kesehatan di daerah kepulauan juga menyangkut jarak, konektivitas antarpulau, distribusi tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter spesialis.
Persoalan SDM menjadi bagian dari transformasi tersebut. Ia menyebut rasio dokter Indonesia masih sekitar 0,76 per 1.000 penduduk, dengan hampir 60 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Jawa. Jumlah program studi spesialis dan subspesialis telah meningkat dari 366 menjadi 526 dalam satu tahun terakhir dengan melibatkan sekitar 350 rumah sakit mitra.
Sebanyak 11 provinsi yang sebelumnya belum memiliki program studi spesialis kini mulai membuka program tersebut, termasuk NTT, Maluku, dan Papua. Namun, ia menegaskan peningkatan jumlah harus diikuti peningkatan kualitas.
Transformasi rumah sakit pendidikan membutuhkan jejaring antara perguruan tinggi, rumah sakit, pemerintah daerah, puskesmas, industri, dan masyarakat. Kemdiktisaintek akan terus membuka ruang bagi pengembangan inovasi agar rumah sakit pendidikan semakin mampu menjadi pusat solusi kesehatan bagi
