Jakarta–Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran (TA) 2026 dan 2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mendukung program pembangunan nasional, Rabu (18/11).
Rapat yang dipimpin Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Sudarto, diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan belanja K/L TA 2026 sekaligus membahas persiapan penyusunan belanja K/L TA 2027. Pembahasan mencakup penyelarasan belanja pemerintah pusat dan daerah, identifikasi fokus belanja, penajaman anggaran, serta persiapan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Dalam rapat tersebut, DJA Sudarto menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah perlu dipandang sebagai satu kesatuan. Ia juga menyoroti pentingnya identifikasi fokus belanja dan penajaman anggaran agar pelaksanaan program pemerintah lebih terarah.
“Pertama adalah arah dari Presiden, juga Pak Menteri Keuangan, bahwa belanja pusat dan daerah itu adalah satu kesatuan. Yang kedua, kita perlu identifikasi fokus,” ujar Dirjen Sudarto.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Luky Alfirman, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan.
“APBN itu adalah alat, instrumen. Jadi, bukan tujuan. Pemerintah, kita ingin menyejahterakan rakyat, melakukan pembangunan, menciptakan masyarakat adil dan makmur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” tegas Wamenkeu Luky.
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan pencapaian target pembangunan di masing-masing K/L. Anggaran tidak sekadar dibelanjakan, tetapi harus menghasilkan manfaat dan capaian pembangunan yang optimal.
Wamenkeu juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, pemerintah mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai langkah meningkatkan efisiensi belanja. Melalui konsolidasi pengadaan yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027, kebutuhan barang dan jasa K/L diharapkan dapat dikelola secara lebih terkoordinasi dan efisien.
Melalui koordinasi ini, Kemdiktisaintek terus memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar program di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berjalan secara akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak




.webp&w=3840&q=75)
