Badung–Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kukuhkan Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang menjadi bagian dari Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Universitas Udayana, Kamis (23/4).
Hal ini menegaskan bahwa perguruan tinggi menjadi aktor kunci dalam menentukan arah masa depan demografi Indonesia. Usai pengukuhan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sesjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menekankan, tantangan kependudukan saat ini menuntut peran aktif perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan menjawab kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Karena itu, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha serta pengembangan program studi yang relevan menjadi langkah penting.
“Missmatch antara lulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan. Kolaborasi dengan industri dan penyesuaian program studi adalah kunci untuk menjawab hal tersebut,” ujar Plt. Sesjen.
Plt. Sesjen juga mengingatkan bahwa bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal agar menjadi motor kemajuan, bukan justru menjadi beban di masa depan.
“Kampus adalah rumah bagi generasi emas 2045. Bonus demografi harus kita jadikan lompatan kemajuan, bukan beban sejarah,” tegas Plt. Sesjen.
Bersamaan dengan itu, Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Budi Setiyono menyebut periode saat ini sebagai fase krusial yang akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi.
“Kita harus bergerak cepat untuk memastikan bonus demografi dapat dikapitalisasi. Jika tidak, kita berisiko menjadi negara yang menua sebelum sejahtera,” ungkap Sesmen Kemendukbangga/BKKBN.
Sesmen Budi juga menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Tanpa perencanaan yang integratif dan berbasis data, target besar tersebut akan sulit dicapai. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi sangat penting,” tambah Sesmen Budi.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana (Unud), I Ketut Sudarsana menilai bonus demografi sebagai peluang besar yang harus dikelola secara tepat dan terintegrasi.
“Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi. Ini peluang besar yang memerlukan pendekatan sistemik, lintas sektor, dan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan,” ujar Rektor Unud.
Rektor Unud juga menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk terus berkontribusi melalui riset dan kolaborasi strategis dengan pemerintah.
“Kerja sama ini penting untuk memperkuat riset berbasis data dan menghasilkan kebijakan yang adaptif serta implementatif,” tambah Rektor Ketut.
Simposium Nasional Kependudukan 2026 mengangkat tema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan gagasan akademik, pengalaman kebijakan, serta inovasi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, turut dikukuhkan Pengurus Konsorsium PTPK Periode 2026 yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Konsorsium ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan di bidang kependudukan.
Melalui forum ini, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset diharapkan semakin kuat, guna melahirkan kebijakan yang adaptif dan berdampak serta memperkokoh fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Kemdiktisaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
