Bandung — Sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, utamanya dalam meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan Program Studi Baru Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Wilayah 3 Sistem Kesehatan Akademik (SKA) Jawa Barat. Peluncuran di wilayah Jawa Barat ini merupakan rangkaian dari peluncuran 160 prodi baru PPDS di berbagai wilayah di Indonesia.
Peluncuran yang digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada Rabu (18/2), ini menandai dimulainya operasional 4 prodi spesialis baru dan 4 prodi sub spesialis baru di empat perguruan tinggi di Jawa Barat, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen Maranatha (UK Maranatha).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kekurangan dokter spesialis dan subspesialis, yang berdampak pada belum meratanya akses serta mutu layanan kesehatan di semua lapisan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemdiktisaintek membentuk Satuan Tugas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui SKA. Program akselerasi ini dijalankan melalui tiga strategi utama, yaitu penambahan prodi baru dan peningkatan kuota mahasiswa PPDS dengan model kemitraan antarperguruan tinggi, penempatan residen tingkat mandiri pada rumah sakit prioritas, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan.
Upaya percepatan ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis yang belum merata. Penambahan prodi baru dilakukan di 11 provinsi yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Program ini juga melibatkan sekitar 350 rumah sakit sebagai jejaring pendidikan, dengan lebih dari 60 persen di antaranya merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Padjajaran, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, menuturkan bahwa kolaborasi empat institusi di Jawa Barat ini sepakat membangun ekosistem pendidikan dokter spesialis berbasis kolaborasi, bukan kompetisi, melalui Sistem Kesehatan Akademik Jawa Barat. Kolaborasi saat ini menunjukkan bagaimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat bergerak serentak sebagai mitra sejajar demi memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.
Model kolaborasi ini tidak bersifat sentralistik, melainkan memperkuat institusi mitra agar memiliki kapasitas akademik dan tata kelola yang setara. Peluncuran program yang sama yang sudah dilakukan di berbagai tempat, diharapkan menjadi referensi bagi wilayah lain dalam mengembangkan pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis secara terukur, akuntabel, dan berbasis kebutuhan daerah.
“Ini bukan program satu institusi, melainkan ikhtiar kolektif membangun ekosistem pendidikan spesialis Jawa Barat melalui Sistem Kesehatan Akademik, di mana percepatan itu ditempuh melalui kolaborasi, bukan kompetisi. FK Unpad saat ini menjadi FK mitra untuk 16 FK yang membuka prodi baru PPDS,” tegas Rektor Unpad.
Dalam skema program penempatan residen tinkgkat mandiri, beberapa fakultas kedokteran penyelenggara PPDS telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempatkan sekitar 1.200 residen tingkat mandiri setiap tahun di lebih dari 160 rumah sakit.
“Kami memastikan percepatan ini tetap berpegang pada prinsip penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LAMPTKes, MGBKI, AIPKI, kolegium, dan asosiasi program studi,” tegas Dirjen Dikti Khairul Munadi.
Kemdiktisaintek juga mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah tingkat II di wilayah ini untuk memberikan dukungan konkret. Khususnya melalui penyediaan beasiswa, insentif, penghapusan retribusi pendidikan di rumah sakit milik daerah, serta penguatan sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan.
Dalam pidato Gubernur Jawa Barat, yang diwakili oleh Kepala Dinkes Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menyatakan apresiasi kepada FK di wilayah Jawa Barat yang telah bersinergi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Kami akan senantiasa mendukung melalui pemberian beasiswa daerah maupun penyediaan rumah sakit pendidikan untuk pendidikan dokter di wilayah Jawa Barat”, tegas Vini.
Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), yang diwakili oleh Ketua Yayasan Eka Paksi (menaungi FK UNJANI), Moch Reza Utama, menyatakan dukungan KASAD dalam memperkuat kolaborasi dalam Sistem Kesehatan Akademik Jawa Barat.
Dirjen Dikti mempertegas bahwa Perguruan tinggi penyelenggara PPDS harus dapat memastikan para lulusan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing serta mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang bebas dari kekerasan.
“Dengan sinergi seluruh unsur Sistem Kesehatan Akademik di Jawa Barat ini, kami optimistis akselerasi ini akan menghasilkan dampak nyata bagi pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutup Dirjen Dikti Khairul Munadi.
Peluncuran PPDS di wilayah Jawa Barat turut dihadiri juga oleh Tri Hanggono Achmad, Tenaga Ahli Mendiktisaintek, para direktur rumah sakit mitra dan stakeholders di wilayah Jawa Barat.
