Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merasakan manfaat signifikan dari pendampingan mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik (AKP) Politeknik Negeri Jember (Polije) dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pendampingan ini membantu BUMDes menata sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Pendampingan tersebut merupakan bagian dari Project Based Learning (PBL) yang dipresentasikan dalam kegiatan Gelar Produk PBL bertema “Empowering Public Sector: Sinergi Inovasi Vokasi demi Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan” di Gedung Terpadu Agribisnis Polije, Senin (22/12/2025).
Direktur BUMDes Ajong Rejo, Ishak Setiawan, menyampaikan bahwa sebelum pendampingan, pengelolaan dana desa melalui BUMDes masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur.
“Setelah didampingi mahasiswa Polije, pencatatan dan laporan keuangan dana desa menjadi lebih rapi, sistematis, dan siap dipertanggungjawabkan saat audit desa,” ujarnya.
Pendampingan dilakukan melalui pengoperasian aplikasi pencatatan keuangan yang dibimbing langsung oleh mahasiswa AKP, salah satunya Najwa Alifa Hamdah. Ia menjelaskan bahwa fokus pendampingan adalah memastikan BUMDes mampu mengelola dana desa secara transparan dan berkelanjutan.
“Kami membantu BUMDes memahami alur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan agar pengelolaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa dan masyarakat,” kata Najwa.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik Polije, Surateno, S.Kom., M.Kom., menegaskan bahwa Project Based Learning menjadi sarana penguatan tata kelola dana desa melalui pendidikan vokasi.
“Melalui PBL, mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi terlibat langsung membantu BUMDes mengelola keuangan dan dana desa secara akuntabel, sekaligus mengintegrasikan prinsip SDGs dan keberlanjutan,” jelasnya.
Ishak menambahkan, dengan pengelolaan keuangan dana desa yang lebih tertib, BUMDes kini dapat lebih fokus mengembangkan usaha desa dan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
“Keuangan yang tertata membuat pengelolaan dana desa lebih aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes,” pungkasnya.
