Siak-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Riau, Rabu (22/7).
Kunker reses kali ini bertujuan memperoleh data faktual terkait pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, riset, inovasi, dan statistik daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi wadah untuk menyerap masukan mengenai substansi pembangunan nasional serta memantau implementasi dan berbagai kendala atas rekomendasi Panja Pengawasan Komisi X DPR RI sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan.
Kepada Komisi X DPR RI, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Muhammad Hasan Chabibie menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi salah satunya melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Perlu kami informasikan bahwa di Provinsi Riau secara keseluruhan terdapat penerima bantuan KIP Kuliah yang tersebar di sekitar 51 kampus baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tentu kami berharap jumlah tersebut masih dapat bertambah karena usulan penerima KIP Kuliah tahun 2026 saat ini masih dalam proses dan pendaftarannya masih dibuka,” ujar SAM Hasan.
Sementara Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Provinsi Riau yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.
“Kami juga mendorong sinergi antara perguruan tinggi dan badan riset daerah melalui kolaborasi berbasis potensi lokal dalam pengembangan kebijakan, SDM, dan riset terapan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Ketua Komisi X DPR RI.
Lebih lanjut Bupati Siak, Afni Zulkifli menyoroti pentingnya penguatan otonomi daerah sebagai fondasi pemerataan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan. Menurut Bupati Afni, peningkatan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai agar pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Bupati Siak juga mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam mencari solusi yang berkeadilan, sehingga pembangunan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Sebagai bentuk perhatian nyata terhadap peningkatan akses pendidikan di Riau, Kemdiktisaintek bersama Komisi X DPR RI turut menyerahkan secara simbolis KIP Kuliah kepada mahasiswa penerima dari Universitas Riau Indonesia (Unrida).
Kemdiktisaintek mendorong agar program KIP Kuliah dapat terus dimanfaatkan secara optimal melalui koordinasi dengan LLDikti serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, sehingga semakin banyak calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dapat mengakses pendidikan tinggi.
