Jakarta, 4 Juni 2026 — Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI pada Kamis (4/6) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Forum ini menghadirkan Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, IV, XI, XII, dan XIV untuk menyampaikan kondisi serta tantangan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing wilayah sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Dalam paparannya, Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, menyampaikan bahwa tren penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah masih beririsan dan panjangnya jadwal penerimaan mahasiswa baru PTN, terutama pada jalur mandiri. “Ini sering menjadi keluhan teman-teman PTS. Calon mahasiswa sudah mengikuti seleksi di PTS, tetapi masih mencoba di berbagai PTN melalui jalur mandiri, maka kemungkinan untuk meninggalkan PTS akan semakin besar.” ujarnya. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat okupansi mahasiswa di PTS belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, berbagai PTS di lingkungan LLDikti Wilayah III telah melakukan beragam inovasi, mulai dari pemberian beasiswa, bantuan finansial, skema cicilan UKT, hingga layanan konseling, dan pengembangan karier serta magang. Di tengah berbagai inovasi yang dilakukan, Dr. Henri Tambunan menegaskan bahwa keberlanjutan PTS juga memerlukan dukungan dari sisi kebijakan seperti adanya pengaturan kuota penerimaan mahasiswa baru PTN yang transparan dan akuntabel, penguatan kapasitas LLDikti sebagai jembatan kolaborasi antara PTN dan PTS, serta kebijakan yang dapat membantu mengurangi beban operasional PTS menjadi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama.
LLDikti Wilayah III juga menyoroti pentingnya perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data BPS tahun 2023, lebih dari 50 persen pekerja di DKI Jakarta merupakan lulusan SMA/SMK, yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang memilih bekerja atau menunda kuliah karena faktor ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, LLDikti Wilayah III turut menyampaikan pentingnya perluasan bantuan biaya pendidikan, termasuk dukungan terhadap program KIP Kuliah dan perluasan cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa PTS.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Prof. Furtasan Ali Yusuf, menegaskan bahwa PTS memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. “Keberadaan PTS itu bukan hanya sekadar tambahan, tetapi juga menjadi ekosistem pendidikan,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah masukan terkait jadwal dan jalur penerimaan mahasiswa baru PTN telah diperjuangkan sejak tahun lalu dan mulai terealisasi pada tahun ini.
Melalui forum ini, LLDikti Wilayah III berharap tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas. Sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Jakarta, LLDikti Wilayah III akan terus memperkuat perannya sebagai fasilitator mutu pendidikan tinggi di Jakarta melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan berdampak bagi masyarakat.
