Sumedang–Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan bahwa aparatur pemerintah memegang peran strategis dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan dan menghadirkan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan. Hal ini disampaikan Mendiktisaintek saat memberikan pembekalan kepada Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat (24/7).
Dalam paparannya, Menteri Brian menyoroti perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah tantangan global yang bergerak semakin cepat, birokrasi dituntut mampu beradaptasi, menyederhanakan proses pelayanan, serta menjadikan data dan ilmu pengetahuan sebagai landasan kebijakan. Indonesia dinilai tidak kekurangan sumber daya, tetapi membutuhkan birokrasi yang mampu mengelola potensi tersebut secara efektif agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jadilah birokrat yang berpihak kepada warga yang paling rentan. Orang yang kuat akan selalu mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi mereka yang lemah membutuhkan kehadiran negara," tegas Menteri Brian.
Mendiktisaintek juga mengajak para Praja untuk menjadi pemimpin yang terus belajar, berinovasi, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Reformasi birokrasi yang sesungguhnya membutuhkan keberanian untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Menurut Mendiktisaintek, daya saing bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan kemampuan aparatur negara dalam menjalankan kebijakan yang efektif.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Brian juga mendorong IPDN untuk menjadi contoh kampus yang menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan kampus dan kawasan sekitarnya sebagai bagian dari implementasi semangat kampus berdampak. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi model yang nantinya direplikasi oleh para Praja ketika bertugas di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Rektor IPDN, Halilul Khairi, menyampaikan bahwa IPDN terus memperkuat kualitas pendidikan guna menyiapkan aparatur sipil negara yang profesional dan berdaya saing global. Saat ini IPDN telah terakreditasi Unggul dengan 13 program studi, didukung sistem pembelajaran yang menekankan kedisiplinan akademik serta penguatan kompetensi bahasa Inggris bagi seluruh Praja. Selain itu, IPDN juga terus mendorong lulusannya untuk melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
"IPDN terus berkomitmen meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kompetensi akademik, karakter kepemimpinan, dan kemampuan berdaya saing global," ujar Rektor Halilul Khairi.
Rektor Halilul juga melaporkan bahwa IPDN saat ini memiliki sekitar 47 ribu alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor pemerintahan, termasuk sebagai kepala daerah, sekretaris daerah, serta pejabat pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga.
Melalui pembekalan ini, Kemdiktisaintek mendorong para Praja Utama IPDN agar mampu menjadi aparatur pemerintah yang adaptif terhadap perubahan, menjunjung tinggi integritas, mengedepankan kolaborasi, serta menghadirkan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, pendidikan tinggi diharapkan terus melahirkan pemimpin yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
