Jakarta—Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) siapkan langkah strategis guna menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto terkait pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Kemdiktisaintek telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan, sebagai bagian dari kajian untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.

Usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (21/9), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menuturkan, arahan Presiden telah ditindaklanjuti dengan mengkaji kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN). 

Penghitungan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melihat kebutuhan anggaran sekaligus berbagai kemungkinan skema penerapan pendidikan tinggi gratis.

Menteri Brian menuturkan, pemerintah juga tengah memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk kebutuhan setiap perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa. Hasil penghitungan dan pemetaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skema serta tahapan implementasi kebijakan.

“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” ujar Menteri Brian di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kemdiktisaintek selanjutnya akan melihat kemungkinan penerapan kebijakan tersebut secara menyeluruh maupun melalui tahapan. Apabila seluruh prasyarat memungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung, pemerintah akan mempertimbangkannya. Namun, apabila diperlukan penyesuaian, pemerintah juga telah mulai memikirkan skenario penerapan secara bertahap.

“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” kata Menteri Brian.

Menurut Mendiktisaintek, proses penghitungan masih terus dilakukan agar kebijakan yang disiapkan pemerintah memiliki basis data yang memadai. Pemetaan mencakup kebutuhan masing-masing kampus dan jumlah mahasiswa sehingga kebutuhan pembiayaan dapat dihitung secara lebih komprehensif.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kemdiktisaintek memastikan arahan Presiden mengenai perluasan akses pendidikan tinggi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur. Pemerintah tidak hanya melihat aspek pembiayaan pendidikan mahasiswa, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di seluruh PTN.

Dalam konteks perluasan akses pendidikan tinggi, Kemdiktisaintek juga terus mengevaluasi berbagai instrumen dukungan pendidikan tinggi yang telah berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Berbagai opsi akan dikaji untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi tidak mampu, tetap memiliki akses mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah.

“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Mendiktisaintek.

Saat ini, dukungan pemerintah terhadap mahasiswa dari kelompok ekonomi tidak mampu juga telah berjalan melalui berbagai skema afirmasi. Menteri Brian menyampaikan bahwa kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa, sementara kelompok mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya mencapai lebih dari 28 % di PTN.

Kemdiktisaintek akan terus mematangkan penghitungan dan pemetaan sebelum melaporkan hasil kajian kepada Presiden. Dengan langkah tersebut, arahan untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis dapat ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan riil perguruan tinggi, jumlah mahasiswa, kemampuan pembiayaan negara, serta tahapan implementasi yang memungkinkan.

Humas

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

#DiktisaintekBerdampak

#Pentingsaintek

#Kampusberdampak