Wamena-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (6/10).
Kunjungan ini bertujuan menghimpun masukan dan data faktual terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, inovasi, pemuda dan olahraga, perpustakaan, serta statistik di wilayah Papua Pegunungan. Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Selain itu hadir pula sejumlah anggota dan didampingi oleh para pejabat dari Kemdiktisaintek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perpustakaan Nasional RI, dan Badan Pusat Statistik.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan mewakili Gubernur, Aron Wanimbo menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi X DPR RI terhadap pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM di wilayah Papua Pegunungan. “Kehadiran Komisi X merupakan semangat baru bagi kami untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Papua Pegunungan yang cerdas, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri (SAM) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Bidang Regulasi, Nur Syarifah, menegaskan komitmen Kemdiktisaintek untuk memperkuat kebijakan afirmasi bagi masyarakat asli Papua, terutama dalam akses beasiswa, peningkatan kapasitas dosen, dan penguatan tata kelola perguruan tinggi. Dalam upaya meningkatkan anggaran pendidikan di Papua, Kemdiktisaintek juga mendorong memperbesar jumlah beasiswa bagi siswa dan mahasiswa di daerah tersebut. Lebih lanjut SAM menyampaikan bahwa regulasi yang sedang dirancang juga membuka ruang bagi pendanaan pendidikan tinggi dari APBD, yang disinkronkan dengan kewenangan pemerintah daerah.
”Diharapkan kepala daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD untuk mendukung pendidikan tinggi, tidak hanya bagi anak-anak papua yang studi di luar Papua, tetapi juga bagi anak-anak papua yang studi di perguruan tinggi di provinsi Papua Pegunungan. Hal ini penting agar setiap anak papua memiliki kesempatan belajar di tanah kelahirannya,” jelas SAM Nur Syarifah.
Dari kalangan kampus, para rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Papua Pegunungan menyoroti sejumlah kendala utama, seperti keterbatasan kuota beasiswa, akses internet yang minim, serta belum adanya perpustakaan daerah yang memadai. Mereka juga mengusulkan dukungan untuk riset dan inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan kopi dan pertanian dataran tinggi Papua.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa masukan dari daerah menjadi dasar penting bagi DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis keadilan wilayah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan daerahnya,” tegas Hetifah.
Komisi X juga mendorong penguatan kelembagaan pendidikan di daerah baru otonom, termasuk Papua Pegunungan, melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas belajar, serta afirmasi bagi daerah 3T dan marginal. Kegiatan diisi dengan sesi dialog dan kunjungan lapangan ke sejumlah satuan pendidikan di Wamena untuk melihat langsung kondisi sarana prasarana serta interaksi dengan peserta didik dan tenaga pendidik.
Humas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak #Pentingsaintek #Kampusberdampak #Kampustransformatif
