Surabaya — Sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, utamanya dalam meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional pendidikan tenaga medis dengan pendekatan Sistem Kesehatan Akademik. Langkah ini ditempuh menyusul masih tingginya disparitas supply and demand dokter spesialis, baik dari sisi jumlah maupun distribusinya, di berbagai wilayah di Indonesia.
Melalui program akselerasi pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS), Pemerintah menargetkan peningkatan yang signifikan pada kapasitas pendidikan tenaga medis. Sepanjang 2025–2026, sekitar 160 program studi PPDS baru dibuka, sehingga total prodi nasional meningkat dari 366 menjadi sekitar 526.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, tiga Fakultas Kedokteran di Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Universitas Hang Tuah (UHT) dan Universitas Ciputra Surabaya (UC) dengan Universitas Airlangga (UA) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai Fakultas Kedokteran mitra/pembina, secara resmi meluncurkan sembilan program studi baru PPDS dalam satu momentum kolaboratif yang dipusatkan di Kampus B UNUSA, Sabtu (21/2).
Peluncuran bersama ini dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, yang didampingi oleh Tenaga Ahli Mendiktisaintek, Tri Hanggono Achmad, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Mohammad Nuh, Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Dyah Sawitri, para rektor dan dekan dari ketiga perguruan tinggi, Walikota Surabaya, Kadinkes Provinsi Jatim, para guru besar, serta para pemangku kepentingan sektor kesehatan di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Dirjen Dikti menegaskan bahwa peluncuran PPDS di Surabaya ini merupakan bagian dari Program Akselerasi Pemenuhan dan Pemerataan Tenaga Medis Spesialis/Subspesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik (SKA), sebagai kontribusi nyata mewujudkan Asta Cita Presiden dan visi Indonesia Sehat 2045.
“Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dalam jumlah besar, yang berdampak langsung pada jaminan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah melakukan percepatan pembukaan prodi PPDS dan penguatan kemitraan pendidikan agar distribusi dokter spesialis lebih merata,” ujar Khairul Munadi.
Ia menjelaskan, hingga awal 2026 Kemdiktisaintek telah melampaui target yang ditetapkan Presiden Prabowo, dengan membuka 160 prodi baru, yang awalnya ditargetkan 148 prodi baru. Penambahan ini tidak semata-mata untuk peningkatan akses dan produksi, namun sekaligus untuk pemerataan distribusi dengan penambahan prodi baru PPDS pada 11 propinsi yang jumlah dokter spesialis nya masih kurang dan baru pertama memiliki prodi PPDS (termasuk NTT, Maluku dan Papua).
“Rektor dan Dekan FK harus memastikan calon mahasiswa PPDS di prodi baru ini akan kembali untuk mengabdi di daerah nya masing-masing, serta dijamin keselamatan dan kesejahterannya melalui pendidikan kedokteran yang bebas kekerasan”, tegas Khairul.
Rektor UNUSA, Tri Yogi Yuwono, mempertegas pentingnya pendekatan kolaborasi, bukan kompetisi, dalam menciptakan ekosistem kesehatan nasional yang berkualitas, melalui transformasi pendidikan kedokteran, serta penguatan riset dan inovasi yang unggul. “Kita menyadari Indonesia masih kekurangan dokter spesialis di berbagai bidang krusial, mulai dari kesehatan ibu dan anak, bedah, penyakit jantung, hingga perawatan intensif. Melalui pembukaan sembilan PPDS ini, Unusa, UHT dan UC siap berkolaborasi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis yang kompeten, beretika, dan siap mengabdi di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah Jawa Timur”, tegasnya.
Harapan senada juga disampaikan oleh Walikota Surabaya yang disampaikan oleh Staf Ahli Walikota, Maria Theresia, bahwa PPDS baru ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah dalam memperkuat ekosistem ketahanan kesehatan nasional melalui model kemitraan strategis antara perguruan tinggi, fasyankes dan wilayah. “Diperlukan kolaborasi dan gotong royong semua pihak dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas”, tegasnya.
Dirjen Khairul juga menyampaikan pesan kepada Walikota Surabaya agar Pemerintah Daerah sebagai pengguna dari lulusan PPDS UNUSA, UHT dan UC dapat memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya, khususnya melalui bantuan biaya pendidikan (beasiswa, insentif, dan peniadaan retribusi pendidikan di RS milik Pemda) serta penguatan rumah sakit pendidikan milik Pemda.
Sementara itu Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Mohammad Nuh menilai peluncuran bersama sembilan PPDS ini sebagai langkah strategis dan bersejarah dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional berdasarkan nilai kolaborasi.
Ia menambahkan, sinergi tiga fakultas kedokteran di Surabaya ini tidak sekadar menambah jumlah PPDS, melainkan membangun Sistem Kesehatan Akademik yang terintegrasi, didukung rumah sakit pendidikan dan jejaring layanan kesehatan, serta Pemerintah Daerah.
“Terima kasih kepada Kemdiktisaintek yang telah menjalankan program akselerasi ini, sehingga Unusa, UHT dan UC bisa diberi kepercayaan menjalankan PPDS. Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia unggul. Kami berharap model kolaborasi ini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di berbagai daerah,” ujarnya.
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa program akselerasi ini tetap mengedepankan penjaminan mutu pendidikan dan keselamatan pasien, melalui pengawasan berkala serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LAMPTKes, MGBKI, AIPKI, kolegium, dan organisasi profesi.
Melalui penguatan Sistem Kesehatan Akademik di Jawa Timur, Kemdiktisaintek berharap seluruh pemangku kepentingan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, rumah sakit, dan organisasi profesi, dapat bersinergi membangun pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
